Bisnis.com, Jakarta – Menghitung hari berakhirnya kepemimpinan Joko Widodo dan pelantikan Prabowo Subianto pada 20 Oktober 2024, nilai warisan utang bagi pemerintahan berikutnya semakin terlihat. Termasuk utang luar negeri pemerintah (ULN) yang berfluktuasi sepanjang tahun. 

Cadangan devisa seringkali menutupi utang luar negeri pemerintah. Misalnya, cadangan devisa Indonesia akan menurun mulai September 2024 karena pembayaran utang luar negeri negara tersebut, turun menjadi $149,9 miliar dari $150,2 miliar pada bulan lalu. 

Lantas berapa besaran utang luar negeri pemerintah? 

Melihat Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) versi September 2024 yang menjelaskan posisi utang Juli, ULN RI tercatat sebesar $414,33 miliar. 

Dari jumlah tersebut, $194,3 miliar merupakan utang luar negeri. Artinya, ULN negara tersebut mencapai 46,89% dari total ULN. Sisanya adalah utang luar negeri dari perbankan Indonesia dan swasta. 

Jika menggunakan nilai tukar rupee hari ini terhadap dolar AS sebesar $15.681, maka utang luar negeri pemerintah setara dengan 304 triliun 800 miliar 800 miliar. 

Dibandingkan dengan posisi ULN negara pada akhir tahun 2023 yang diproyeksikan sebesar $196,64 miliar, angka tersebut justru menurun dibandingkan Juli 2024. 

Menurut statistik, utang negara jangka pendek, atau utang yang jatuh tempo kurang dari satu tahun, tercatat sebesar $34 miliar pada Juli 2024, sedangkan sisanya merupakan utang jangka panjang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun. 

ULN pemerintah terdiri atas utang dan surat utang berupa surat berharga negara (SBN). $82,97 miliar dalam bentuk SBN internasional terbesar. Pada saat yang sama, SBN dalam negeri bernilai $49,9 miliar. 

Sedangkan utang dalam bentuk pinjaman sebesar $61,4 miliar, bilateral, komersial, dan multilateral. 

Nilai pinjaman ini masing-masing adalah $16,53 miliar, $7,9 miliar, dan $36,97 miliar. Total Utang Negara

Sebaliknya, berdasarkan buku APBN edisi September 2024 yang menampilkan kinerja anggaran pendapatan dan belanja pemerintah hingga Agustus 2024, total utang negara (dalam dan luar negeri) mencapai Rp8.461.930.000. 

Hingga akhir Agustus 2024, kepemilikan SBN dalam negeri didominasi oleh investor dalam negeri sebesar 85,5%. Sementara asing hanya memiliki 14,5% SBN dalam negeri, termasuk kepemilikan pemerintah asing dan bank sentral. 

Tahun depan, Prabowo akan mengumpulkan utang baru sebesar Rp 775,9 triliun di bawah pemerintahan pertamanya untuk membiayai APBN. 

Di saat yang sama, Prabowo juga harus menghadapi jatuh tempo utang maksimal dalam tiga tahun ke depan. Hal ini merupakan dampak dari banyaknya hutang yang menumpuk selama pandemi Covid-19. 

Kini, pemerintah akan menerbitkan SBN untuk mendanai pemerintahan Prabowo yang pertama atau 2025, meski tahun anggaran belum dimulai. 

Perlu diketahui bahwa pra-pembiayaan hanya dapat dilakukan sebelum atau selama kuartal keempat tahun anggaran ini. Misalnya, pra investasi pada tahun 2025 akan dilakukan pada kuartal keempat tahun 2024, atau pada bulan Oktober hingga Desember 2024. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan saluran VA