Bisnis.com, BADUNG – Indonesia berupaya menemukan sistem pembiayaan inovatif bagi negara-negara berkembang atau Global South pada High-Level Forum on Multi-Stakeholder Cooperation (HLF MSP) 2024 di Bali, 1-3 September 2024.

Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bogat Vidyatmoko menjelaskan, struktur perekonomian dunia saat ini sangat tidak cocok untuk negara-negara di Belahan Bumi Selatan. 

Oleh karena itu, pada ajang HLF MSP 2024, Indonesia akan bekerja sama dengan pihak lain untuk menciptakan sistem pembiayaan yang inovatif bagi negara-negara di Global South. Ia mengatakan tujuan dari program baru ini adalah untuk memastikan bahwa negara-negara di Dunia Selatan tidak mengalami hambatan atau hambatan dari pasar keuangan dalam hal akses, kebutuhan, dan lainnya.

“Persoalannya adalah bagaimana menemukan rencana pembiayaan yang sederhana dan inovatif. Semoga bermanfaat bagi dunia internasional ke depan,” jelas Bogat pada Konferensi Pers Persiapan HLF MSP 2024 dan Konferensi Indonesia-Afrika (IAF) ke-2. Minggu (1/9/2024) di Bali.

Selain itu, Bogut mengatakan HLF MSP juga bertujuan untuk mengubah kerja sama antar negara di Belahan Bumi Selatan. Dikatakannya, perlu adanya perubahan kerja sama internasional sesuai dengan perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu 

Ia berharap reformasi ini akan menghasilkan produk yang lebih konsisten dan konsisten berupa kerja sama antar negara-negara Global South atau seluruh dunia.

Sebelumnya, Indonesia memiliki tiga agenda utama yang akan disepakati oleh negara-negara peserta High-Level Forum on Multi-Stakeholder Cooperation (HLF MSP) 2024 di Bali pada 1-3 September 2024. 

Pertama, gambaran dan rekomendasi kebijakan, demikian dilansir akun Instagram resmi Sekretariat Kementerian Negara (Kmensetneg) dikutip Minggu (1/9/2024). 

Hasil diskusi dan sesi paralel akan dirangkum dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030, tulis akun @kemensetneg.ri. 

Kedua, komitmen dan rencana baru dari berbagai pemangku kepentingan untuk berkolaborasi dalam proyek pembangunan berdasarkan inovasi dan solusi alternatif.

Ketiga, sistem kerja sama multi partai. Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil akan diperkuat melalui pembentukan platform kerja sama baru untuk pertukaran pengetahuan dan sumber daya yang efisien.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel