Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah perlu mempercepat beberapa inisiatif baru untuk mempersiapkan pengetatan dan transisi subsidi bahan bakar.

Eco Lisciento, wakil direktur Institut Pembangunan Ekonomi dan Keuangan, menjelaskan bahwa kelas menengah yang mendapat manfaat dari subsidi bahan bakar dapat “didengarkan” untuk menyadarkan mereka terhadap kebijakan pemerintah.

“Jika reorientasi subsidi adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia, maka kelas menengah yang terkena dampak kenaikan harga BBM akan merasakan dampak dari pengalihan subsidi tersebut. Misalnya saja subsidi dialihkan ke bidang pendidikan, sehingga menurunkan biaya sekolah anak-anak Kelas menengah tidak akan terpengaruh secara luas oleh pembatasan ini.

Mengenai apakah penerapan subsidi bahan bakar tertutup akan ditunda dalam waktu dekat, menurutnya, hal itu bergantung pada apakah para pemimpin nasional berani menggunakan data yang akurat untuk mendorong subsidi energi terbuka yang sangat besar.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus mengambil tindakan terhadap hal-hal baru yang dapat menjadi poin penting dukungan masyarakat terhadap kebijakan yang sering dianggap tidak populer. Ia yakin, pertama-tama, hal ini berkaitan dengan moralitas. Kesadaran lingkungan generasi muda telah meningkat dengan baik.

“Mereka (generasi muda) lebih sadar akan masalah ini. Artinya beralih ke bahan bakar yang lebih berkualitas, yang seiring berjalannya waktu bisa diterima,” jelasnya.

Menurut dia, yang kedua adalah digitalisasi objek subsidi tertutup. Dia mengatakan, permasalahan selama ini, setiap kali terjadi peralihan subsidi tertutup, banyak terjadi kebocoran. Menurutnya, digitalisasi bisa menghilangkan kebocoran.

“Yang ketiga tentu apakah dari segi anggaran terlihat setelah adanya pengalihan subsidi. Jika realokasi terlihat dari segi anggaran, misalnya perbaikan sumber daya manusia, maka masyarakat bisa memahami kebijakan subsidi tersebut.

Baru-baru ini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut skema pembatasan BBM bersubsidi di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kemungkinan besar tidak akan diterapkan.

Sementara itu, Presiden terpilih Prabowo Subianto rencananya akan dilantik pada 20 Oktober 2024, hanya beberapa hari menjelang masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Direktur Departemen Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Agus Kahiono-Adi mengatakan, sejauh ini belum ada pertemuan lebih lanjut yang membahas rencana pembatasan bahan bakar bersubsidi.

Ia mengatakan meski harga minyak saat ini berfluktuasi, pemerintah tidak akan memperketat konsumsi bahan bakar. Reuters melaporkan minyak mentah berjangka Brent turun $3,75 menjadi $77,18 per barel pada Rabu (10 September 2024), turun 4,63%.

Pada saat yang sama, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS turun $3,57, atau 4,63%, menjadi ditutup pada $73,57 per barel.​

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel