Bisnis.com, JAKARTA – Aturan pembatasan produk melalui peraturan pemerintah di bidang kesehatan dan rencana kebijakan konsolidasi kemasan rokok ke dalam peraturan sekundernya dinilai dapat menjadi ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan dan Investasi Institute for Economic Development and Finance (Indef), Andrey Stereo Nogroho mengatakan, kebijakan tersebut dapat merugikan pendapatan pemerintah dan merangsang penyebaran rokok ilegal. 

Berdasarkan hasil riset Indef, dampak ekonomi yang hilang jika kebijakan penyeragaman diterapkan pada kemasan rokok polos tanpa merek bisa mencapai Rp308 triliun. 

Rencana regulasi ini juga akan meningkatkan peredaran rokok ilegal di masyarakat. Tanpa adanya merek dan identitas yang jelas, produk ilegal akan lebih mudah menyerupai produk legal di pasaran, kata Andrey seperti dikutip, Senin (11/11/2024). 

Dengan kebijakan ini, produsen rokok ilegal akan lebih mudah mengedarkan produknya karena semua kemasan rokok tidak memiliki merek.

“Mereka bisa langsung memasarkan produknya dan pemerintah akan kesulitan melacak dan mengidentifikasi produknya,” jelasnya.

Dari sisi pendapatan negara, hasil kajian Indef menyebutkan terdapat potensi hilangnya penerimaan pajak sebesar Rp160,6 triliun atau sekitar 7% sehingga menyulitkan pencapaian target pendapatan pemerintah.

Menurut Andra, jika aturan tersebut diterapkan maka target penerimaan negara sebesar Rp 218,7 triliun pada tahun ini kemungkinan besar tidak akan tercapai.

FYI, industri tembakau berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Padahal, sebelum pandemi, industri ini menyumbang hingga 6,9% terhadap PDB, meski jumlah tersebut terus menurun setiap tahunnya.

Penyerapan tenaga kerja di industri ini juga cukup tinggi, artinya sekitar 2,29 juta orang atau sekitar 1,6% dari seluruh pekerja terkena dampak langsung dari peraturan ini.

“Pada tahun 2019, industri ini menyerap 32% dari total jumlah tenaga kerja di sektor manufaktur. Namun, tekanan peraturan terus membuat pekerja di sektor ini rentan terhadap dampaknya,” jelasnya.

Andrey mengungkapkan pentingnya fokus pada empat poin utama bagi keberlanjutan industri ini, yakni pendapatan pemerintah, pengendalian konsumsi, perlindungan pekerja, dan pemberantasan rokok ilegal. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel