Bisnis.com, Jakarta – Penerbit farmasi milik negara PT Indofarma Tbk. (INAF) dilaporkan memiliki tunggakan sebesar $6,91 miliar, termasuk gaji dan tunjangan karyawan. 

Merujuk laporan tahunan Indopharma, perseroan mengumumkan memiliki kewajiban gaji dan tunjangan karyawan hingga 31 Desember 2023. 

“Karena kondisi keuangan, Grup tidak dapat memenuhi kewajibannya,” tulis manajemen Indopharma dalam laporan tahunannya, Jumat (7 Mei 2024). 

Indopharma memiliki total utang gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan kepada karyawan sebesar Rp6,91 miliar. Rinciannya, utang perseroan sebesar Rp4,23 miliar, disusul PT Indopharma Global Medica Rp1,91 miliar, dan PT Farmalab Indoutama Rp763,73 juta.

“Belum ada pembayaran yang dilakukan pada rekening ini sampai dengan tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasi,” tulis Manajemen Indofarm. 

Sebelumnya, Indopharma telah mempublikasikan data gaji pegawai mulai dari pegawai, manajer, direksi, dan komisaris yang belum dibayar penuh pada Januari-Mei 2024.

Direktur Utama Indopharma Yelliandiriani mengakui status pembayaran gaji karyawan periode Januari hingga Mei 2024 masih tertunda. Namun, perusahaan memiliki kebijakan penilaian berdasarkan kelas karyawan.

Dalam suratnya kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) awal Juni 2024, ia menyatakan, “Gaji pegawai periode Januari-Mei 2024 tidak bisa dibayar penuh, melainkan dibayarkan sesuai grading policy.” 

Status pembayaran gaji bulanan untuk level staf ditunda sebesar 10% dari bulan Februari ke bulan Mei. Sementara itu, penundaan gaji di tingkat asisten direktur mencapai 30%, dan di tingkat manajer sebesar 40%.

Sedangkan penundaan pembayaran gaji General Manager, Direktur, Komisaris, dan Wakil Komisaris sebesar 50% mulai Januari hingga Mei 2024.

Yeliandrani, di sisi lain, mengatakan kondisi operasional khususnya produksi farmasi saat ini hanya terfokus pada produksi untuk memenuhi kontrak dengan pemerintah ketika modal terbatas. Keterbatasan modal dinilai menjadi faktor penghambat kinerja INAF.

Artinya, Indopharma menerapkan optimalisasi dan efisiensi biaya. Namun tingkat efisiensi yang diperoleh kurang baik karena sebagian besar komponen biaya merupakan biaya tetap seperti biaya personel dan penyusutan fasilitas dan mesin produksi.

Dalam keadaan tersebut, Yeliandrani Pty Bio Pharma (Persero) mengatakan, sebagai pemilik kepemilikan BUMN Farmasi dan saham seri B, perseroan mendapat dukungan dari pemerintah berupa pinjaman pemegang saham untuk mendukung proyek tersebut.

Pemegang saham Seri A yaitu Kementerian BUMN menunjuk Konsultan Peningkatan Keuangan dan Operasi Indopharma dan mendirikan Kantor Manajemen Proyek.

————————————-

Penafian: Berita ini tidak dimaksudkan untuk mendorong pembelian atau penjualan saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang diakibatkan oleh keputusan investasi pembaca.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel