Bisnis.com, Jakarta – Institute of Economics and Finance Development (Indef) memproyeksikan mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia tidak akan menjadi garda depan pembangunan pada masa pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Analis Andaf Izzedin Faras menjelaskan hal itu tercermin dari pengurangan komitmen anggaran infrastruktur, termasuk alokasi IKN. 

Ini menunjukkan anggaran pertama. Katanya saat diwawancarai publik, Minggu (18/8/2024), “Di mana kalau RAPBN turun, kita bisa baca perkembangan [IKN] ke depan, berbeda dengan IKN di tahun lalu. beberapa tahun.” )

Kendati demikian, Faris mengatakan perkembangan IKN akan terus berlanjut meski tidak sebanyak dulu. Pasalnya, anggaran yang dialokasikan juga kecil.

“Mungkin masih jalan tapi tidak penuh seperti beberapa tahun lalu. Karena anggaran tahun depan cukup untuk melakukan pemotongan yang signifikan,” imbuhnya.

Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang merupakan salah satu kementerian teknis yang bertanggung jawab atas pengembangan IKN mendapat pagu target sebesar Rp75,63 triliun pada tahun 2025. 

Jumlah tersebut berkurang 50,5% dibandingkan batasan tahun anggaran 2024 yaitu Rp 149,74 triliun. Alhasil, bergantung pada alokasi anggaran untuk pengembangan IKN. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR Mohammad Zeinal Fattah mengatakan porsi yang dialokasikan PUPR untuk membantu pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya Rp 4,13 miliar.

Dijelaskannya usai menggelar konferensi pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/16): “Jumlahnya Rp 4,13 triliun dalam anggaran PUPR 2025 [IKN] yang nanti kita belum tahu apakah akan bertambah .” 2024). 

Padahal, pada tahun 2024 Kementerian PUPR menganggarkan dukungan IKN sebesar Rp35,37 triliun. Artinya, porsi pembangunan IKN yang diberikan Kementerian PUPR turun dari 88,32% menjadi hanya Rp 4,13 triliun.

Namun, Zainal menegaskan, keterbatasan anggaran mikro kerap terjadi saat pergantian rezim. Diakuinya, Kementerian PUPR juga mendapat anggaran yang tidak jauh berbeda dengan awal pemerintahan Presiden Jokowi.

Hal ini terjadi karena merupakan bagian dari rencana pemerintahan baru. Di sana, presiden dan wakil presiden terpilih tahun ini memaparkan program distribusi pangan dan konservasi energi.

“Tahun depan 2025 Kementerian PUPR memberikan dana sebesar Rp75,63 miliar. Setidaknya sama dengan awal pemerintahan Pak Jokowi. Ketahanan pangan dan energi,” tutupnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel