Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Eksekutif Indef for Economics and Finance (Indef) Development Center Esther Sri Astuti mengingatkan pembatasan BBM bersubsidi dan rencana kenaikan tarif KRL (Kereta Listrik) Jabodetabek akan berdampak buruk pada daya beli masyarakat. Oleh pemerintah.

Esther menjelaskan, belakangan ini kenaikan harga angkutan menjadi yang tertinggi di antara kelompok pengeluaran lainnya. Jadi dia mengaku kesal seperti ini.

“Ongkos angkut itu bagian dari biaya produksi barang lain. Jadi saya khawatir kalau kenaikan biaya angkut ini tidak ditekan maka daya beli masyarakat akan sulit,” kata Esther dalam forum online Faisal Basri. (Senin 16/9/2024) .

Dosen Universitas Diponegoro ini mencontohkan, laju kenaikan biaya transportasi akan mencapai 0,22% (month-to-month/m-to-m) pada Agustus 2024. Angka ini lebih tinggi dibandingkan laju inflasi secara umum sebesar -0,03%.

Kenaikan biaya transportasi sebesar 0,03% sedikit di bawah kenaikan biaya pendidikan sebesar 0,04% (m-to-m) pada Agustus 2024. Esther mengaitkan fakta ini dengan peningkatan jumlah lulusan. “Yah, tidak mengherankan jika kelas menengah menyusut,” katanya.

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik mencatat setidaknya 9,4 juta orang dari kelompok kasta akan masuk dalam kelompok menengah pada tahun 2019 hingga 2024.

Sementara itu, kajian pengurangan subsidi jenis Pertalite dan solar juga dilakukan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Bahkan, Luhut menyebut kebijakan larangan BBM bagi masyarakat penerima subsidi akan diterapkan bulan depan.

Badan Pengatur Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengumumkan semua jenis sepeda motor berwarna hitam dengan kapasitas mesin di atas 250 cc dan 1.400 cc tidak dapat lagi dibeli Pertalite.

Tarif KRL Jabodetabek ditetapkan naik Rp 1.000. Namun, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengaku belum mengetahui kapan kenaikan KRL akan dilaksanakan karena masih menunggu persetujuan dari kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.

KAI Commuter atau dikenal dengan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengatakan, diperlukan waktu sekitar tiga bulan untuk menyebarkan informasi kepada pengguna KRL mengenai kenaikan tarif Rp 1.000.

Simak Google News dan berita serta artikel lainnya di WA Channel.