Bisnis.com, Jakarta – Minimnya transaksi digital seperti QRIS di pasar tradisional perlu diperbaiki untuk meningkatkan inklusi keuangan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia (APPSI) Mujiburrohman mengakui, penggunaan pembayaran atau transaksi digital dengan pelaku UMKM dan pasar ritel masih belum merata. Data APPSI menunjukkan pengguna pembayaran digital telah mencapai 5% di berbagai bidang seperti metode QRIS dan e-wallet.

Mujeeb menjelaskan, banyak elemen pasar regional yang masih enggan menggunakan QRIS sebagai alat transaksi pembayaran, pertama, para pelaku pasar ritel di wilayah tersebut masih didominasi oleh generasi boomer atau masyarakat umum.

“Itulah sebabnya pelaku pasar di kawasan ini jarang sekali adalah kaum milenial atau Gen Z. Orang-orang dewasa ini tidak ingin repot menggunakan aplikasi di ponsel pintar mereka. Mereka lebih memilih transaksi tunai.” Jarang sekali anak-anak mau membantu di pasar,” ujarnya, Kamis (11/7/2024).

Kedua, ia mendengar keluhan dari pedagang pasar lokal bahwa mereka tidak menyukai proses penagihan atau pembayaran dari QRIS memakan waktu 2 hari atau lebih ke rekening penagihan mereka.

Menurut dia, pedagang di pasar daerah baru bisa melunasi pembayaran QRISnya.

“Mereka ingin mendapat modal pagi, siang, atau malam dan bisa disalurkan untuk membeli. Kalau pakai QRIS, tidak bisa langsung disalurkan,” ujarnya.

Namun ia mendengar Bank Indonesia (BI) mendesak Penyedia Layanan Pembayaran (PJP) QRIS untuk mempercepat pencairan dana ke merchant.

Padahal seharusnya proses penyelesaian harusnya selesai dalam H+0 atau di hari yang sama.

Menurut Mujeeb, hal ini bisa menjadi solusi yang menarik para pelaku pasar regional untuk menggunakan QRIS.

Ia mengapresiasi saat ini proses pencairan dana QRIS terkait dengan PJP.

Ada sebagian orang yang mengakses akunnya dalam 2 hari kerja dan dalam 5 hari kerja, sedangkan sebagian lainnya hanya bekerja pada hari kerja.

“Kalau operasinya dilakukan pada hari Jumat, maka pengirimannya baru bisa dilakukan pada hari Senin,” ujarnya.

Ia mengatakan, sosialisasi kepada perbankan dan pemerintah daerah (PEMDA) terkait QRIS terus dilakukan.

Namun, kata dia, pelaku pasar di sektor ini menginginkan pembayaran tunai atau penyelesaian cepat karena membutuhkan modal cepat untuk melakukan pembelian.

Terakhir, Mujib mengatakan para pelaku pasar di kawasan enggan “beralih” menggunakan QRIS karena kerap menghadapi kendala sinyal.

Pengalaman para pedagang tidak hanya di daerah, tapi juga di Jakarta, sinyal internet yang buruk kerap membuat mereka tidak bisa membayar melalui QRIS.

“Saya jualan sato di lobi planetarium Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Banyak pedagang yang mengeluh pembayaran QRIS tidak menentu karena sinyal dan sering tidak masuk rekening. Bagaimana di daerah?” Dia menambahkan.

Praktisi digital sekaligus pengelola PT Trans Digital Cemerlang (TDC), konglomerat pedagang, sepakat dengan pangsa pasar transaksi digital khususnya QMIS dan penggunaan QRIS di kalangan pedagang kecil. Bank Indonesia (BI) melaporkan transaksi QRIS Standar Indonesia Quick Response Code meningkat 175,44 persen secara tahunan (year-on-year) pada April 2024.

Berdasarkan data ini, ada dorongan untuk melakukan operasi digital. Namun harus diakui perlu waktu untuk menjangkau seluruh wilayah, terutama pedesaan,” ujarnya.

Bank Indonesia tidak bisa sendirian dalam mendorong transaksi digital di seluruh negeri, kata Indra.

Seluruh pemangku kepentingan dan perusahaan yang bergerak di bidang operasional digital harus berbagi ruang yang sama, dan hal ini harus dibarengi dengan kreativitas dan inovasi.

Salah satu layanan Posku Lite kepada komunitas UMKM melalui QRIS adalah literasi keuangan, seminar dan workshop pemasaran digital secara berkala serta insentif lainnya untuk menjadi mitra.

TDC memiliki tiga produk – M2PAY, MEbook dan Posku Lite. Masing-masing dari ketiganya menyediakan metode pembayaran dan pemantauan transaksi, sistem informasi terintegrasi, pendaftaran toko serba ada dan bistro.

Menurut Indra, dukungan edukasi dan konsultasi keuangan penting bagi usaha kecil dan menengah karena penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

“Pelaporan keuangan merupakan alat bagi pemilik usaha untuk mengambil keputusan dan strategi bisnis yang tepat, termasuk menarik investor. “Dari segi hukum tentunya juga untuk pelaporan dan pembayaran pajak sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia juga mencatat, penting bagi organisasi usaha kecil dan menengah untuk mengetahui kredibilitas perusahaan penyedia sistem transaksi digital atau perusahaan pendukung keuangan.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA