Bisnis.com, Jakarta – Dana Moneter Internasional memperkirakan rasio utang pemerintah akan mengalami tren penurunan selama lima tahun ke depan atau pada masa pemerintahan Prabowo Subianto, mencapai 38,3% dari PDB pada tahun 2029.

Deputi Bidang Koordinasi Makroekonomi dan Fiskal Kementerian Koordinator Perekonomian Phiri Erawan menegaskan, pemerintah terus konsisten mengelola utang secara prudent dan terukur, menjaga risiko suku bunga, mata uang, likuiditas, dan jatuh tempo tetap optimal agar APBN tetap terjaga. sehat. Dapat diandalkan dan berkelanjutan.

Pasalnya, rasio utang pemerintah terhadap PDB pada tahun 2014-2019 jauh lebih rendah dibandingkan kondisi saat ini, yakni pada kisaran 24,68% hingga 30,23% PDB. 

Jumlah ini tumbuh dengan laju yang moderat, terutama karena dukungan terhadap percepatan pembangunan infrastruktur. 

Meski meningkat signifikan di masa pandemi Covid-19, pemerintah berhasil mengendalikan laju pertumbuhan utang sejak tahun 2021 hingga saat ini. 

Pembiayaan utang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN pada saat pendapatan negara tidak dapat sepenuhnya membiayai seluruh pengeluaran pemerintah atau diperlukan pembiayaan investasi, ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (25/8). /). 2024). 

Ferri menjelaskan utang merupakan alat strategis untuk mendukung pengembangan dan pendalaman pasar keuangan lokal, yang berguna untuk memperkuat ketahanan perekonomian nasional dalam menghadapi guncangan global.

Per Juli 2024, utang pemerintah tercatat sebesar Rp8.502,69 triliun atau setara Rp57,82 triliun pada akhir Juni 2024. 

Meski tercatat meningkat, namun rasio utang justru menurun dari 39,13% pada Juni 2024 menjadi 38,68% pada akhir Juli lalu. Angka tersebut masih jauh di bawah batas aman sebesar 60% sebagaimana diatur dalam UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Ke depan, pemerintah akan terus berupaya mengurangi utang PDB melalui berbagai cara, seperti peningkatan pendapatan negara melalui efisiensi reformasi perpajakan, serta insentif fiskal yang terukur untuk mendorong percepatan investasi dengan menjaga iklim investasi. . 

Di sisi lain, meski pemerintah berencana membiayai utang senilai rubel 775,9 triliun pada tahun depan, namun ekspektasi rasio utang terhadap PDB pada tahun 2025 adalah 37,82% – 38,71% terhadap PDB. 

Sebelumnya dalam konsultasi Pasal IV tahun 2024, IMF memperkirakan utang publik akan turun secara bertahap menjadi sekitar 38,3% PDB selama lima tahun ke depan, atau ketika Prabowo Subianto mengambil alih kekuasaan. 

“Terutama didorong oleh kesenjangan kenaikan suku bunga kumulatif yang negatif,” tulis Dana Moneter Internasional dalam laporannya, dikutip Minggu (25/8/2024).

Dana Moneter Internasional (IMF) menyatakan Indonesia telah menunjukkan disiplin fiskal yang kuat, memberikan ruang fiskal yang cukup untuk mengantisipasi risiko di masa depan sambil terus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel