Bisnis.com, JAKARTA – PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) memastikan akan ada peningkatan sistem pada mobil listrik yang digunakan kementerian sebagai kendaraan dinas seiring dengan penarikan kembali tersebut.

Hyundai memang menjadi salah satu merek yang menyuplai mobil listrik ke pemerintah, dan jumlahnya masuk tiga besar dalam hal pengapalan.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN – Mobil listrik Ioniq 5 Inpres (Inpres) No. 7 pada tahun 2022.

Di Kementerian BUMN, penggunaan kendaraan listrik yang digunakan oleh eselon I dan II dinilai sebagai salah satu langkah strategis untuk mendukung transisi energi.

Chief Operating Officer Hyundai Motors Indonesia Francisk Soerjopranoto mengatakan merek asal Korea Selatan tersebut akan berkolaborasi dengan jaringan dilernya untuk meningkatkan sistem kendaraan listrik yang digunakan pemerintah.

Selain itu, proses pembaruan memakan waktu sekitar 20 menit, jadi hal ini tidak akan menjadi masalah.

“Kalau ada [pemberitahuan] dari pemerintah atau armada, kami pastikan semuanya baru. Nanti kita kerja sama dengan diler-diler yang sudah ada. Prosesnya agak lama, hanya 20 menit,” ujarnya belum lama ini.

Adapun jumlah mobil listrik yang teridentifikasi ditarik sekitar 9.000 unit. Jumlah tersebut meliputi Ioniq 5 2022, Genesis 2022, dan Ioniq 6 Agustus 2023 di GIIAS.

Penjualan grosir Ioniq 5 mencapai 9.400 unit sejak pengiriman awal April 2022 hingga Maret 2024, mengutip data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo.

Jumlah tersebut kemudian bertambah menjadi 158 unit pada Maret 2022 hingga Maret 2024 untuk Genesis EV, dan 274 unit untuk Ioniq 6 mulai Juli 2023.

Jika seluruh model tersebut dimasukkan, maka ada 9.832 unit EV yang terkena recall karena adanya pembaruan software pada komponen Integrated Charge Control Unit (ICCU).

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA