Bisnis.com, Jakarta – Investasi hulu migas dalam negeri tidak dapat mencapai hasil optimal tanpa dukungan regulasi pemerintah dan akuntabilitas hukum. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa investasi dilaksanakan untuk mendukung keamanan energi berkelanjutan.

Sora Lokita, Asisten Komisioner Penetapan Batas Wilayah Maritim dan Perbatasan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, mengatakan pihaknya menangani 11 permasalahan besar di sektor migas melalui pendekatan antar kementerian untuk mendorong pengembangan energi. Memastikan keamanan dan mengurangi tekanan keuangan.

“Ada 11 bidang yang sebenarnya menjadi kendala di lapangan dan di 11 bidang tersebut telah diatasi dan dicari solusinya, dan itu semua berkat semangat kerja sama yang terjalin untuk menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya. 23 September 2024), Focus Group Discussion (FGD) Bisnis Indonesia: Menarik investor hulu migas untuk menjamin ketahanan energi nasional.

Dalam hal ini, setidaknya ada 10 kementerian/lembaga yang turun tangan untuk menyelesaikan berbagai persoalan. Pada tahap eksplorasi, pemerintah mempercepat persetujuan lingkungan hidup, seperti analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) hingga tindakan pengelolaan lingkungan hidup dan tindakan pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL), yang sebelumnya mungkin memakan waktu 6-18 bulan, kini dikurangi menjadi 1 bulan.

Selain itu, pemerintah juga melakukan koordinasi perubahan izin pertanian untuk kegiatan minyak dan gas antara pemerintah negara bagian dan daerah. Hal ini juga mencakup penguatan pencegahan perambahan pada lahan minyak dan gas milik pemerintah dan penyelesaian negosiasi antara pemerintah dan pengelola hutan mengenai paket perbaikan hutan.

Masih dalam tahap penjajakan, pemerintah juga mempercepat perizinan ladang migas lepas pantai melalui proses pengelolaan paralel dan digital, menyederhanakan biaya pengembangan di wilayah lepas pantai melalui penerapan tarif non-retroaktif, dan mendukung aparat keamanan untuk mendukung minyak strategis. dan risiko keamanan yang besar di ladang gas.

Di sisi lain, pada tahap pengembangan hulu migas, sistem infrastruktur distribusi migas terus dibangun untuk mengatasi ketidakseimbangan antara supply dan demand serta menyelaraskan dukungan dan komitmen pemerintah daerah terhadap kegiatan migas.

Selain itu, di tingkat produksi, dilakukan upaya reformasi sistem perpajakan migas secara proporsional dengan mengecualikan tahap ekstraksi dan memaksimalkan beban pajak migas melalui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tidak Langsung. pajak atas kegiatan hulu minyak dan gas bumi. 27/2017 dan PP No. Perpres Nomor 53 Tahun 2017 mengatur tentang perpajakan kontrak migas dengan sistem cost recovery dan sistem nilai tukar bruto.

Di sisi lain, OKI juga menyadari pentingnya perubahan UU Migas yang merupakan kebutuhan besar untuk memperbaiki lingkungan usaha hulu migas dan menjadi landasan hukum yang komprehensif.

Dia menjelaskan, pemerintah melalui Rapat Koordinasi Tingkat Menteri telah mengajukan usulan pembentukan peraturan perundang-undangan (Perppu) karena amandemen UU Migas belum disahkan di lembaga legislatif atau parlemen.

“Walaupun belum disepakati, namun belum menjadi kebijakan, namun merupakan pilihan bagaimana tetap memiliki landasan hukum yang lebih komprehensif, karena jika dicermati, ada beberapa permasalahan di bidang fiskal yang perlu diselesaikan. diselesaikan. Diperbaiki, sepertinya tidak mudah meyakinkan rekan-rekan di kementerian, ”ujarnya.

Terkait pemanfaatan vegetasi yang mengandung potensi minyak dan gas, Prayudi Syamsuri, Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Kementerian Pertanian, mengatakan perlu dicari jalan tengah agar tidak merugikan masyarakat. Pasalnya, sekitar 24 juta keluarga menggantungkan penghidupannya pada perkebunan.

“Ini benar-benar tentang bagaimana kita merencanakan pemanfaatan lahan ini, termasuk potensi migas yang ada di dalamnya, untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Kita cari titik sentralnya di sana,” kata Bayudi.

Sementara itu, Dewan Pengawas SKK Migas sekaligus Direktur HIPMI Anggawira menilai untuk menarik investasi hulu migas, pemerintah perlu merumuskan rencana pengembangan hilir yang menarik. Hal ini terutama untuk menarik investasi di daerah-daerah dengan potensi marginal.

“Contohnya kita punya rencana bagaimana mengembangkan ladang gas alam yang mungkin potensinya tidak tinggi tapi bisa menghasilkan LNG skala kecil, CNG skala kecil. Saya kira itu memerlukan perencanaan strategis yang tepat agar bisa mendapatkan banyak mitra komersial. tertarik,” katanya.

CEO ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, permasalahan utama di lingkungan usaha hulu migas masih berkisar pada payung hukum sehingga menyebabkan penurunan investasi di industri hulu migas.

Sementara itu, data SKK Migas menunjukkan jumlah investasi migas yang dilaksanakan pada kuartal I 2024 mencapai US$5,6 miliar. Target investasi migas yang dilaksanakan hingga akhir tahun ini sebesar US$17,7 miliar.

“Masalahnya sama di sektor migas, hanya terus terulang dan kita sebagai payung hukum tertinggi adalah UU Migas yang diamanahkan untuk meninjaunya sejak tahun 2008, jadi sekitar 16 tahun yang lalu hingga saat ini. telah dikatakan pada saat itu.

Padahal, pengamanan hukum ini penting dalam mendorong investasi hulu migas yang hingga saat ini masih tunduk pada persyaratan perizinan yang melibatkan sekitar 17 kementerian/lembaga atau hampir 400 perizinan yang harus diselesaikan oleh pemerintah negara bagian dan teritori.

Arianna Sumanto, Direktur Pembinaan Pengusahaan Migas Kementerian ESDM, optimistis masih ada jalan ke depan sambil menunggu amandemen UU Migas disahkan.

“Undang-undang migas masih dalam proses, tapi kita sedang berurusan dengan hal-hal, kita melakukan hal-hal yang bisa membuatnya menarik bagi investor, misalnya nanti kita memberikan persyaratan keuangan yang menarik, cara paling sederhana adalah departemen akan melakukannya. memberi banyak, produktivitas injeksi akan meningkat dan IRR akan meningkat, yang pasti akan menarik.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel