Bisnis.com, JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) mengungkapkan pihaknya belum membagikan dividen kepada negara sejak 2021 saat mengerjakan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung atau kini Kereta Cepat WHOOSH.

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko KAI, Salusra Vijaya, mengatakan perseroan rutin menyumbangkan sebagian pendapatannya kepada pemerintah. Kontribusi KAI terhadap negara mengalami tren peningkatan baik dari sisi pajak maupun penerimaan negara bukan pajak (PDB) dan dividen.

Rinciannya, total kontribusi KAI terhadap pendapatan nasional sebesar Rp3,9 triliun pada tahun 2018, Rp4,4 triliun pada tahun 2019, dan Rp3 triliun pada tahun 2020. Selanjutnya menjadi Rp2,9 triliun pada tahun 2021, Rp3,1 triliun pada tahun 2022, dan Rp4,9 triliun pada tahun 2023.

Namun, kata dia, pada 2020-2022, total besaran iurannya mengalami penurunan. Salusra juga mengatakan perseroan tidak membagikan dividen pada periode tersebut.

Dia mengatakan, tidak dibayarkannya dividen KAI pada tahun 2020 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang berdampak pada berkurangnya lalu lintas kereta api.

Sementara itu, KAI juga tidak ikut serta dalam pembayaran dividen pada tahun 2021-2022. pada tahun 2008 saat ditugaskan untuk mengerjakan kereta ekspres WHOOSH. Dia mengatakan, tidak dibayarkannya dividen oleh KAI sudah sesuai dengan instruksi Komite Kereta Cepat.

“Mulai tahun 2021, KAI telah mendapat amanah dari Komite Kereta Cepat yang terdiri dari Menteri Koordinator Kelautan dan Perikanan, Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan, dan Menteri BUMN untuk menjaga dividen kepada memperkuat KAI tergantung tugas yang diberikan, kata Salusra dalam rapat Komisi VI di Kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Selasa (7/9/2024).

Selanjutnya, KAI telah memperoleh penyertaan modal masyarakat (PMN) senilai Rp 17,7 triliun untuk periode 2015-2022. Salusra mengatakan, seluruh bagian PMN digunakan untuk memenuhi tugas proyek strategis negara, antara lain Kereta Cepat WHOOSH dan LRT Jabodebek.

Salusra merinci, KAI menerima PMN sebesar 2 triliun pada tahun 2015. Disusul Rp2 triliun pada tahun 2017 dan Rp3,6 triliun pada tahun 2018 untuk pembangunan LRT Jabodebek.

Kemudian pada tahun 2021, KAI mendapat PMN sebesar Rp6,9 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp2,6 triliun digunakan untuk menutupi pembengkakan biaya WB, dan Rp4,3 triliun digunakan untuk menambah penyertaan modal proyek kereta cepat.

Sedangkan pada tahun 2022, KAI akan menerima PMN sebesar Rp3,2 triliun untuk menutupi pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA