Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan rencana pembatasan BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih tepat sasaran tidak akan terjadi pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sedangkan masa jabatan Presiden Jokowi hanya akan berlangsung beberapa hari atau 16 hari hingga pelantikan Presiden baru terpilih Prabowo Subanto pada 20 Oktober 2024.

Agus Kahyono, Kepala Biro Komunikasi, Pelayanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatakan belum ada pertemuan lain yang membahas rencana pembatasan subsidi bahan bakar.

“Sepertinya sudah tidak ada rapat lagi, apa? Rapatnya sudah berbeda,” kata Agus saat rapat di Kementerian ESDM, Jumat (4/10/2024).

Lebih lanjut, Agus mengatakan pemerintah belum berencana melakukan pengetatan harga bahan bakar minyak meski harga minyak saat ini sedang fluktuatif.

Dalam rekor perdagangan, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) naik US$1,09, atau 1,56%, menjadi US$70,92 per barel. Sementara itu, minyak mentah berjangka Brent naik $83 sen, atau 1,13 persen, menjadi $74,39 per barel.

“Tidak ada pembatasan, tidak ada ketegangan, siapa yang berhak, siapa yang mendapat subsidi,” kata Agus.

Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahdalia memastikan larangan BBM bersubsidi baru bisa diterapkan pada Oktober 2024 agar penyalurannya lebih tepat sasaran. 

Hal itu diungkapkan Bahlil Lahdalia usai pembukaan pengelasan pertama Proyek Pipa Transmisi Gas Bumi Cirebon-Semarang Tahap 2 (Divisi Jam Batang-Cirebon-Kandang Timur) di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah.  

Saya katakan Oktober nanti sudah tidak ada lagi pembatasan BBM,” kata Bahlil kepada wartawan, Senin (30/9/2024).  

Bahlil mengatakan pemerintah masih mengkaji target subsidi. Hal ini untuk memastikan masyarakat yang mampu tidak mendapatkan manfaat dari penyaluran BBM bersubsidi. 

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 ini ingin mengurangi subsidi energi dan mengubah skema penyaluran ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Kepala Penasihat Keuangan Prabowo, Burhanuddin Abdullah, mengatakan pemerintahan baru bisa menghemat anggaran hingga Rp 2 miliar jika menyalurkan subsidi energi sesuai target.

“Kami ingin memperbaiki statistiknya…sehingga subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai dapat diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. Itu yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, seperti dikutip Reuters, Jumat (27/9/2024). ).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel