Bisnis.com, JAKARTA – Indikasi kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) termasuk pegawai negeri sipil (PNS) pada tahun depan akan menyebabkan peningkatan proporsi belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. 

Mengingat kenaikan gaji pegawai negeri sipil tahun ini sebesar 8%, sedangkan kenaikan gaji pensiunan hanya 12%, maka pada semester pertama tahun 2024 (dibandingkan semester pertama tahun 2024), beban pegawai tercatat meningkat hingga 15,4%. . tahun/tahun). Naik sekitar Rp20 triliun dari tahun lalu Rp134,2 triliun menjadi Rp154,8 triliun. 

Menurut Tauhid Ahmad, Kepala Ekonom Institute for Economic and Financial Development (Indef), belanja tersebut otomatis akan menambah beban belanja pemerintah pusat. 

Pertumbuhan ini tidak menjadi masalah jika pemerintah menyeimbangkannya dengan belanja investasi yang lebih besar dibandingkan belanja pribadi karena dampaknya terhadap perekonomian lebih besar.  

– Pertumbuhan baik-baik saja jika belanja modal harus jauh lebih tinggi dibandingkan belanja pegawai atau, katakanlah, belanja kesejahteraan. Sebab, pengaruh pengganda belanja modal terhadap perekonomian lebih besar dibandingkan peningkatan belanja pribadi, kata Tauhid, Minggu (21/7/2024). 

Menurut Tauhid, permasalahannya adalah defisit APBN diperkirakan mencapai 2,7% PDB pada tahun ini saja atau sekitar Rp 609,7 triliun. Jauh dari posisi semula 2,29% dalam rencana APBN 2024. 

Sebaliknya, tahun depan presiden dan wakil presiden terpilih Prabovo Subianto – Gibran Rakabuminga akan mempunyai prioritas belanja program yang berbeda sehingga membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Rencananya, defisit anggaran pada tahun 2025 sebesar 2,29–2,82 persen terhadap PDB. 

“Pemerintahan baru memerlukan ekspansi anggaran yang besar pada tahun depan, dan kami khawatir defisit anggaran juga akan mendekati 3 persen pada tahun depan,” lanjutnya. 

Pada kesempatan lain, Ekonom Pusat Reformasi Ekonomi (dasarnya) Yusufs Randys Manilets menilai inflasi yang sedang berlangsung diperhitungkan saat menaikkan upah. Dimana ASN juga harus memenuhi kebutuhannya akibat kenaikan harga yang berkali-kali lipat, terutama untuk bahan pangan. 

Sementara itu, Yusuf menegaskan, kenaikan upah tidak hanya dapat meningkatkan daya beli ASN, tetapi juga meningkatkan pelayanan publik, khususnya di pusat dan daerah. 

Dari sisi anggaran, dengan adanya kemungkinan penambahan anggaran belanja pada tahun depan, kenaikan gaji hanya bisa disesuaikan pada kelompok ASN tertentu. 

“Saya kira ASN golongan menengah atau menengah ke bawah adalah kelompok yang bisa menjadi pertimbangan untuk kenaikan gaji tahun depan,” ujarnya, Minggu (21/07/2024). 

Misalnya, pemerintah dapat menyesuaikan tingkat kenaikan untuk kelompok manajemen puncak atau setara. Apakah sama dengan kelompok menengah ke bawah atau disesuaikan dengan ruang belanja, terutama pada pekerja, akan ditentukan oleh berapa total permintaan belanja pada tahun depan.

Bagaimanapun, Jussuf berharap dengan kenaikan upah tersebut, belanja negara dan konsumsi rumah tangga dalam komponen PDB dapat memberikan kontribusi pertumbuhan meski terbatas dan berpotensi berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi tahun depan. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan rencana pemerintah menaikkan kembali gaji pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara (ASN) pada tahun 2025.

Airlangga menegaskan, penyesuaian gaji ASN tahun depan terkait dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Pokok Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025. 

“Kalau dia [menulis] koreksinya, itu bagus,” ujarnya, Jumat (19/7/2024).

Berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel