Bisnis.com, Jakarta – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Fabrio Nathan Kakaribu menjelaskan tidak diterimanya gaji dan tunjangan hari raya (THR) ke-13 menjadi penyebab utama pertumbuhan konsumsi pemerintah hanya mencapai 1,42. % (YoY/YoY) pada Q2/2024.

Fabrio tak menampik, angka tersebut menunjukkan penurunan tajam pertumbuhan konsumsi masyarakat. Bahkan, pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal yang sama tahun lalu jauh lebih tinggi hingga mencapai 9,98% (YoY).

Hal serupa juga terjadi pada triwulan I-2024 yang pertumbuhan konsumsi pemerintah melesat hingga 19,9% (YoY). Fabrio mengatakan, terjadi peningkatan tajam pertumbuhan konsumsi pemerintah karena pemerintah harus membayar gaji dan THR ke-13 pada kuartal II-2023 dan kuartal I-2024.

“Sebenarnya karena jadwal belanja saat itu berbeda dengan tahun ini. Tahun lalu gaji ke-13 dan THR turun di kuartal II, tahun ini turun sekitar kuartal I. Kuartal II/2024 lebih kecil,” ujarnya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (8/6/2024).

Padahal, menurut Fabrio, seharusnya total konsumsi pemerintah sesuai dengan proyeksi APBN tahun ini.

Tahun lalu, Pegawai Negeri Sipil Negara (ASN) mendapat gaji ke-13 mulai Juni 2023, disusul pembayaran THR pada April 2023 atau 10 hari sebelum libur Idul Fitri pada 22 April 2023. Artinya, alokasi gaji ke-13 dan THR masuk dalam belanja triwulan II/2023.

Kasus kedua, pembayaran THR tahun 2024 terjadi pada akhir bulan Maret sehingga dimasukkan dalam pengeluaran triwulan I tahun 2024.

Senada, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlanga Hartarto mengungkapkan, pemerintah telah membayarkan gaji dan THR ke-13 pada kuartal I 2024. Oleh karena itu, pemerintah sengaja membatasi konsumsi pada kuartal II-2024.

“Saat itu pembayaran THR, gaji dan kita juga melihat pencairan DIPA di bulan November sudah menggenjot belanja triwulan I, sehingga APBN terpakai. Sedangkan kuartal II kemarin kita tertinggal sedikit,” jelas Airlanga di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (8/5/2024).

Ia mengingatkan bahwa belanja pemerintah berdampak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi global. Menurut dia, belanja pemerintah hanya menyumbang 7% dari total produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Oleh karena itu, kami mendorong kegiatan lain untuk diprioritaskan, kata Airlanga.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel