Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menanggapi pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Marves Luhut Binsar Pandjaitan tentang pendirian kantor keluarga di Tanah Air. Menurutnya, hal ini akan melengkapi kerja Menteri Keuangan Shri Mulyani Indravati. 

Sementara itu, salah satu insentif yang diberikan pemerintah kepada investor yang membangun kantor keluarga adalah pembebasan pajak. 

Menurut Suharso, pemerintah tidak boleh selalu mengandalkan insentif fiskal untuk menarik investasi masuk ke dalam negeri.

Pasalnya, kata dia, Kementerian Keuangan diminta meningkatkan pendapatan masyarakat, namun di sisi lain pemerintah juga harus menciptakan insentif fiskal yang dapat menimbulkan potensi kerugian pendapatan.

“Saya sangat menyayangkan Menteri Keuangan [Shri Mulyani Indrawati] yang didorong menaikkan tarif pajak namun kemudian harus memberikan keringanan fiskal,” ujarnya, Jumat (5/7/2024).

Suharso mengatakan, insentif fiskal sangat merangsang aliran investasi, efektif meningkatkan perekonomian, dan menciptakan lapangan kerja.

Namun, ia yakin pemerintah dapat meningkatkan investasi dengan cara lain, seperti mempercepat proses perizinan dan menyediakan infrastruktur yang lebih baik.

“Saya pernah mengatakan kepada Menteri Keuangan bahwa kita sekarang perlu menghemat uang untuk menciptakan peluang stimulus fiskal,” ujarnya.

Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran DPR RI Saeed Abdullah menilai hambatan investasi di Tanah Air selama ini terutama dipengaruhi oleh dua faktor, yakni regulasi dan birokrasi. 

Padahal, pemerintah telah berupaya menggairahkan investasi melalui reformasi struktural dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

“Masalah lainnya adalah birokrasi dan prosedur. Jadi kantor keluarga harus benar-benar melihat dua komponen ini yang memperlambat laju investasi kita,” ujarnya.

Jika pemerintah bisa menyelesaikan permasalahan regulasi dan birokrasi tersebut, kata Said, investasi akan cepat mengalir ke Indonesia.

“Kalau dua hal itu bisa diatasi pemerintah, Insya Allah investasi akan lancar.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel