Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya membangkitkan semangat dan menarik minat kontraktor rekanan (KKKS) untuk berinvestasi di sektor minyak dan gas bumi (migas). 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan kebijakan migas di negara lain lebih agresif dalam memberikan skema yang menarik bagi investor, sehingga banyak KKKS yang mengungsi ke negara seperti Guyana, Mozambik, dan Meksiko. 

“KKKS banyak yang mengungsi ke tempat lain seperti Guyana, lalu Mozambik juga datang ke Meksiko. Jadi mereka menggunakan skema yang sangat sederhana, yaitu pajak dan royalti, tidak ada yang lain. Jadi kami berupaya menyeimbangkannya,” kata Arifin seperti dikutip, Sabtu (3/8/2024). 

Pihaknya sedang mengkaji insentif yang tepat untuk mendukung daya saing. Setidaknya ada tiga dukungan politik yang membuat operasional migas semakin menarik dan menjadikan Exxon, ENI, BP, Inpex Masela, dan Andaman semakin aktif dalam produksi migas dalam negeri.

Pertama, pemerintah sedang mengkaji PZ no. 27/2017 dan PP No. 53/2017 tentang perpajakan hasil produksi minyak dan gas bumi. Sementara itu, keputusan tersebut telah diambil oleh Kementerian Keuangan dan saat ini sedang dalam tahap finalisasi. 

“Lalu kebijakan apa yang kita terapkan agar migas lebih menarik? Ada pajak tidak langsung, PPN, PDB dan bea masuk. Sekarang kita sedang menyempurnakan PP 27 dan PP 53. PP 53 sepertinya sudah selesai, ujarnya. 

Aturan yang direvisi juga akan mengatur penangkapan/penggunaan karbon dan penyimpanan penangkapan karbon (CCS/CCUS), yang diusulkan sebagai biaya operasional minyak dan gas. Sebab jika dibiarkan, CCS Masela dan CCUS Tanggu tidak bisa berjalan. 

“Ke depan akan ada pajak-pajak yang dianggap terlalu memberatkan dan akan disesuaikan agar pajak-pajak tersebut tidak menumpuk,” imbuhnya. 

Kedua, Kementerian ESDM juga sedang menyusun Peraturan Menteri (Permen) tentang Berita Gross Split ESDM. Aturan baru ini akan menyederhanakan komponen terpilah tambahan agar lebih mudah digunakan. 

Sementara saat ini terdapat 13 komponen bruto yang akan disederhanakan lagi menjadi lima komponen. Tak hanya itu, akan ada tambahan alokasi hingga 95% untuk kontraktor yang lebih menarik, termasuk migas nonkonvensional. 

“Ini sudah disepakati dengan presiden,” ujarnya. 

Ketiga, Kementerian ESDM juga mempertimbangkan pengecualian pajak tidak langsung, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (LBT) atas tanah garapan agar investasi lebih menarik.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel