Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kini tengah mengupayakan kebijakan pemberian subsidi harga gas dari hulu untuk penggunaan jaringan gas dalam negeri (jargas).
Menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, bantuan ini diberikan agar harga gas bisa lebih murah bagi keluarga pengguna gas.
“Sekarang kami sedang mempertimbangkan kemungkinan pemerintah bisa mensubsidi gas on the gas on the gas. /8/2024).
Hal ini merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk mendorong penggunaan pipa gas dalam negeri dan mengurangi impor dari LGP. Menurut Arifin, Indonesia mengimpor elpiji sebanyak 6 juta ton per tahun.
Arifin mengatakan, pemerintah terus mengkaji kebijakan tersebut secara mendalam.
“Menghemat uang untuk produk impor. “Kami juga telah menerapkan kebijakan bagaimana harga gas bisa lebih murah agar tidak berdampak pada mereka yang memiliki pipa gas di rumah-rumah,” kata Arifin.
Sebelumnya, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN mengumumkan pemerintah akan memberikan insentif harga gas dari program pipa gas nasional sebesar US$4,72 per MMbtu.
Sekretaris PGN Rachmat Hutama menganalisis keputusan pemerintah yang menetapkan harga gas untuk jalur gas sebesar USD 4,72 per MMbtu. Menurut dia, insentif ini akan membantu memperkuat keekonomian proyek jaringan gas bagi pelanggan masa depan.
“Hal ini tentunya akan membawa angin segar bagi perekonomian industri pipa gas ke depan,” kata Rachmat kepada Bisnis, Jumat (13/10/2023).
Saat ini, target pembangunan jaringan gas atau jaringan gas sebanyak 2,5 juta sambungan pada tahun ini diperkirakan akan meleset.
“Kalau target tahun 2025 mencapai 2,5 juta sambungan, maka ini pekerjaan rumah, belum mungkin mencapai angka tersebut,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman. dikonfirmasi. Rabu (19.06.2024).
Menurut Laode, kementeriannya sedang mempercepat penjualan pembangunan pipa gas melalui Program Kerjasama Usaha Rakyat (KPBU).
Rencananya pada Juli 2024 akan dibuka lelang untuk lokasi Kota Batam dengan target 280.000 sambungan. Saat ini, pembangunannya diharapkan selesai pada April 2025.
Laode menambahkan, pihaknya telah menyusun serangkaian paket insentif dan perlindungan investasi untuk merangsang minat swasta berpartisipasi dalam pengembangan gas besar-besaran ini.
“Ada sanksi dan jaminan peraturan, untuk mendukung perusahaan bisnis mengurangi risiko keuangan mereka, ini adalah proyek besar dengan lebih dari 100.000 sambungan,” kata Laode.
Sejumlah insentif akan masuk dalam kajian Perpres Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyediaan dan penyaluran gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel