Bisnis.com, JAKARTA – Pengesahan undang-undang anti kehutanan Eropa ditunda hingga tahun depan. Kebijakan penundaan ini karena adanya tekanan dari pemerintah dan pabrikan asing. 

Peraturan anti-deforestasi Uni Eropa (EUDR) mewajibkan pembeli untuk menyatakan bahwa daging sapi, kedelai, karet atau barang lainnya tidak berasal dari negara tersebut. 

“Jelas bahwa UE telah memberikan lampu hijau untuk deforestasi setidaknya selama satu tahun lagi,” kata João Gonçalves, CEO perusahaan Brasil Mighty Earth, dikutip dari Mongabay, Jumat (10 April 2024).

Kini Bloomberg telah mengumumkan aturan yang ditetapkan pada pertengahan tahun lalu, ada masa transisi selama 18 bulan, jika tidak maka akan diterapkan sepenuhnya pada awal tahun 2025. Peraturan ini mewajibkan penjual darah, daging sapi, kayu. kedelai, kayu, kelapa sawit, bahkan kopi untuk mengklaim bahwa produknya tidak berasal dari negara yang dimusnahkan setelah 31 Desember 2020.

Pelanggan harus memberikan penafian yang sesuai, termasuk peraturan geografis negara tersebut dan penjelasan tentang cara pengumpulan informasi.

Sistem Eropa mengklasifikasikan negara-negara menjadi tingkat deforestasi rendah, sedang dan tinggi. Hasil dari tanda ini menentukan seberapa banyak yang perlu dilakukan suatu negara sebelum dapat memulai perdagangan dengan UE.

Beberapa pengusaha menentang kebijakan ini karena dianggap memberatkan dan memakan biaya. Di negara-negara seperti Brasil, peternakan sapi sulit dilacak karena tanda telinga palsu dan izin impor membantu memindahkan ratusan ribu sapi ke luar negeri untuk ditahan.

Di Malaysia dan Indonesia, yang memproduksi lebih dari 80% minyak sawit dunia, produk tersebut melewati jaringan pemasok yang rumit sebelum diekspor, sehingga sulit untuk menentukan asal usulnya.

“Penting bagi Komisi Eropa dan negara-negara anggotanya untuk menyadari bahwa tenggat waktu tidak dapat ditentukan,” kata 28 serikat pekerja Eropa, termasuk Federasi Perdagangan Kayu Eropa dan Uni Peternakan dan Daging Eropa, dalam sebuah pernyataan bulan lalu.

Uni Eropa telah menolak seruan penundaan dari Brasil, Tiongkok, Amerika Serikat, dan negara-negara lain. Para pemimpin ekonomi negara tersebut mengatakan kepada komite pertanian Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bahwa mereka tidak ingin mengorbankan “kepastian hukum.”

Namun, kurang dari seminggu setelah pertemuan WTO, Uni Eropa mengajukan proposal legislatif yang, jika disetujui, akan mengembalikan batas waktu menjadi satu tahun untuk perusahaan besar dan 18 bulan untuk kelompok kecil. Artinya, petani komersial memiliki waktu hingga Desember 2025 untuk mempersiapkan undang-undang tersebut, dan petani kecil memiliki waktu hingga 30 Juni 2026.

Proposal tersebut memerlukan persetujuan Parlemen Eropa di Pengadilan Uni Eropa. “Mengingat sifat baru EUDR, jadwal yang dipercepat dan beragamnya isu-isu internasional yang terlibat, Komisi menganggap bahwa tambahan waktu 12 bulan untuk menerapkan sistem ini sedikit demi sedikit merupakan solusi yang seimbang untuk mendukung pengusaha di seluruh dunia guna memastikan kelancaran implementasi dari EUDR. awalnya,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Dalam beberapa bulan terakhir, negara-negara pengekspor mengeluh bahwa sistem perbandingan UE tidak siap tepat waktu. Awalnya, sistem ini akan mengklasifikasikan setiap negara sebagai “risiko normal” dan mengharuskan beberapa negara yang disebut “risiko rendah” untuk memenuhi standar yang lebih ketat dibandingkan negara-negara di sisi kanan. Berdasarkan usulan baru ini, ketika undang-undang tersebut mulai berlaku, sebagian besar negara akan diklasifikasikan sebagai negara berpenghasilan rendah.

Keluhan muncul karena undang-undang tersebut menaikkan biaya bagi produsen kecil dan mendorong banyak produsen keluar dari pasar karena mereka kekurangan teknologi untuk memenuhi standar ketertelusuran.

Menurut wisatawan, ini adalah ide yang cerdas dan juga dimaksudkan untuk membantu jika terjadi penundaan. Negara-negara seperti Brazil mempunyai program nasional untuk membantu produsen daging kecil mengelola kebutuhan ketertelusuran mereka. Di Ghana dan Pantai Gading, kelompok masyarakat sipil mengatakan produsen darah skala kecil kesulitan memenuhi tenggat waktu 1 Januari.

“Perusahaan besar dan pemerintah menyalahgunakan kolusi dan kolaborasi dengan pemain yang lebih besar dan berkuasa,” kata Christian Poirier, direktur program Amazon Watch. “…Mereka menggunakan petani kecil sebagai alasan untuk mencoba melindungi hak mereka terhadap deforestasi dalam rantai pasokan mereka,” katanya.

Harapan Indonesia

Indonesia percaya bahwa penundaan harus bisa dicapai. Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator Perekonomian Dida Gardera di sela Pekan Penelitian Kelapa Sawit di Nusa Dua, Bali, Jumat (10 Maret 2024), mengatakan proyek tersebut akan segera disetujui. . negara cabang.

“Kemarin saya mendengar Komisi Uni Eropa akan menunda penerapan Undang-Undang Anti Deforestasi (European Union Deforestation Regulation/EUDR) selama satu tahun. Saya harap itu terjadi,” kata Gardera.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.