Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir memastikan perusahaan konstruksi negara atau BUMN Karya tidak akan mengawasi penjualan proyek di Ibu Kota Negara (IKN) pulau-pulau tersebut.

Erick menjelaskan, hal tersebut tidak akan terjadi meski BUMN Karya memiliki seluruh aset yang akan bertambah akibat penggabungan 7 perusahaan menjadi tiga perusahaan BUMN Karya.

Jika rencananya berjalan lancar, total aset 7 BUMN Karya jika digabungkan mencapai Rp 443,38 triliun (data terakhir 2023). Sebagai perbandingan, jumlah aset tersebut lebih banyak dibandingkan aset BUMN pertambangan Indonesia, MIND ID yang senilai Rp 259,81 triliun. 

“Tadi kami sudah komunikasikan menjelaskan bahwa tujuh BUMN itu akan disediakan oleh tiga induk perusahaan, jadi ini hanya bagian dari restrukturisasi kami,” kata Erick usai pertemuan dengan Dody, Jumat (15/11/2024). 

Meski demikian, Erick menegaskan pemerintah tidak akan mendorong ketiga kontraktor utama tersebut untuk mengambil alih proyek pembangunan, khususnya IKN.

Sebaliknya, tambah Erick, proses pengadaan di IKN harus dilakukan secara terbuka sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto. 

“Oh, [proyek IKN] terbuka, karena sesuai instruksi presiden, kita ini pasar terbuka, sama seperti bank, ada bank swasta, ada bank umum, kita jalani. pasar, dan stabilitasnya bagus,” tambahnya.

Meski demikian, Erick tak memungkiri BUMN Karya akan mendapat jatah proyek khusus di IKN, salah satunya melalui rencana kerja.

Khususnya untuk proyek-proyek tingkat tinggi yang proses konstruksinya harus dipercepat.

“Jadi, [persaingan dagang kontraktor] bukan persoalan yang akan menjadi persoalan ke depan. Jadi Insya Allah akan kita lakukan dengan baik,” tuturnya.

Untuk lebih jelasnya, Wakil Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Gapensi, Bambang E. Marsono mengatakan, pembangunan IKN tidak akan berdampak pada kontraktor konstruksi dan pedagang. Sebab, sebagian besar paket layanan IKN ditanggung oleh BUMN Karya.

Bambang yang merupakan mantan Direktur Utama PT Brantas Abipraya (Persero) periode 2011 – 2021 menjelaskan, kontraktor lokal seringkali tidak dilibatkan dalam proyek konstruksi. Akibatnya, industri konstruksi tampak semakin terfragmentasi dan jumlah kontraktor kecil nasional terus menurun. 

Ternyata solusinya hampir tidak ada pengaruhnya. Jadi, hasilnya sangat terbatas, bertolak belakang dengan ekspektasi awal,” kata Bambang kepada Bisnis.

Atas dasar itu, Ban Ki Moon meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan masa depan kontraktor kecil. Salah satu cara untuk melakukan ini adalah dengan membeli program berbiaya rendah. 

Oleh karena itu, kontraktor lokal dapat berpartisipasi langsung dalam proses penjualan.  Tak hanya itu, Pak Bang juga menilai pemerintah harus memasukkan subkontraktor yang menggunakan perusahaan patungan (JO) dalam proyek IKN bersama kontraktor jumbo BUMN Karya lainnya.

“Tentunya sebagian besar pemangku kepentingannya besar, bahkan kontraktor kecil bisa berpartisipasi dengan cara yang berbeda-beda,” tutupnya. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel