Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) akan menguji coba penggunaan teknologi digital pada teknologi blockchain atau teknologi ledger ledger (DLT). Investor mengatakan mata uang digital dan teknologi blockchain memiliki banyak keunggulan.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) David E. Sumual menjelaskan, Cetak Biru Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, pengembangan BI digital akan fokus pada produk grosir alias transaksi antar organisasi dan pelaku di kelompok keuangan dan pengguna.

David menilai teknologi digital dan blockchain/DLT akan lebih diandalkan oleh pelaku pasar. Pasalnya, teknologi blockchain lebih aman dibandingkan mata uang digital yang saat ini digunakan BI.

Dijelaskannya, teknologi blockchain akan mencatat atau mencatat seluruh transaksi secara permanen. Teksnya ada di dalam buku, seperti buku yang bisa diakses oleh umum, sehingga aman.

“Kekhawatiran terhadap keamanan [sistem keuangan] bisa dikurangi, serangan siber, dll. Artinya, jika ada lebih banyak dokumen, akan lebih sulit [untuk diretas] daripada sistem pusat, dan tidak bisa diubah jika Disebut blockchain Kalau itu terjadi, “untuk verifikasi transaksi, dan tidak bisa diubah, tidak bisa diubah,” kata David kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Meski demikian, ia tidak memungkiri bahwa teknologi blockchain juga memberikan dampak negatif karena dapat digunakan untuk pencucian uang dan pendanaan kegiatan kreatif. Oleh karena itu, jika tidak dibuka akan sulit menemukannya.

David juga menyarankan agar BI fokus memperkuat fondasi sistem teknologi blockchain digital rupiah, khususnya hubungan antar institusi dan pelaku di sektor keuangan.

“Paling tidak [organisasi dan pelaku di sektor keuangan] juga bisa menjadi percontohan, sehingga bisa dilakukan pemantauan [krisis pencucian uang dan pembiayaan],” ujarnya.

Di sisi lain, Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai penerbitan mata uang digital akan memberikan BI kendali yang tepat atas pendapatan dan bunga. Menurutnya, mata uang digital memungkinkan penyesuaian kebijakan moneter secara real time alias otomatis.

“Karena bank sentral bisa langsung menyuntikkan atau menghapus mata uang digital dari perekonomian,” kata Josua kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Selain itu, ia melihat rupiah digital juga dapat meningkatkan penggunaan sumber daya keuangan, menurunkan biaya transaksi, dan meningkatkan efisiensi pembayaran. Bahkan, lanjutnya, BI akan memberikan informasi kegiatan perekonomian secara lengkap.

“[Ini] membantu kebenaran perekonomian dan kebijakan,” jelasnya.

Selain itu, Joshua menegaskan keberhasilan teknologi digital akan sangat mempengaruhi kepercayaan penggunanya. Oleh karena itu, BI perlu memberikan jaminan keamanan terhadap sistem digital, khususnya keamanan informasi. Prakiraan Bank Indonesia tentang Rupiah Digital

Sebelumnya, Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Ryan Rizaldy menjelaskan penerbitan nomor digital dilakukan melalui Proyek Garuda. BI, lanjutnya, telah menyelesaikan pengujian rekening bank versi digital.

Nomor digital berupa uang kertas dapat dipindahkan dari satu tangan ke tangan lain hingga jatuh. Sementara itu, BI akan terus mengembangkan sertifikasi tersebut.

Pada bagian sertifikat, rupiah digital akan diuji dalam operasi keuangan dan transaksi di pasar keuangan, untuk mendapatkan contoh tentang potensi teknologi blockchain / DLT – jika fungsi utama bank sentral dapat dipulihkan.

Namun Ryan menegaskan, contoh penggunaan rupiah digital dan teknologi blockchain/DLT hanyalah sebuah contoh. BI, tegasnya, tidak akan mengeluarkan nomor digital dengan menggunakan teknologi blockchain sampai diperoleh informasi yang jelas.

“Yang kami uji di sini adalah apakah fondasinya adalah ledger terdistribusi atau blockchain, apakah cocok dengan cara kerja bank sentral,” kata Ryan dari Forum Pelatihan Jurnalis BI di Badung, Bali, Senin. 26). /8/2024).

Selain itu, jika model digital teknologi blockchain/DLT sudah selesai, BI akan menuju level model untuk digunakan di level border atau internasional. Ryan menjelaskan, pengembangan digital merupakan salah satu dari enam pedoman Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA