Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan manfaat Central Counterparty (CCP) pada sistem remitansi antar bank dapat semakin membantu menstabilkan nilai tukar rupiah. 

Josua mengatakan perkembangan PKC bermanfaat dalam mendorong pendalaman pasar uang dan pasar Forex. Ini tentang mentransfer kebijakan moneter dan menjaga stabilitas sistem keuangan dengan mengurangi fragmentasi pasar dan meningkatkan efisiensi pasar. 

Oleh karena itu, kami berharap pendalaman pasar uang dan pasar valas dapat berkontribusi terhadap stabilitas nilai tukar Rupee dan stabilitas sistem keuangan, ujarnya, Sabtu (14/9/2024). 

Josua menjelaskan, pengembangan PCC merupakan upaya pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing, dan PCC merupakan pihak tengah (center) yang menjadi mitra transaksi seluruh pedagang atau anggota. 

Nantinya, PKC akan bertindak sebagai penjual bagi semua pembeli dan sebagai pembeli bagi semua penjual; Oleh karena itu, risiko kredit pihak lawan akan berkurang. 

Dengan kata lain, CCP menjamin penyelesaian transaksi pelaku pasar (anggota) dengan menerapkan manajemen agunan yang aman untuk melindungi anggota dan kepentingan mereka. 

Di sisi lain, CCP melakukan kliring dan penyelesaian transaksi dengan perhitungan neto untuk seluruh pelaku pasar anggota CCP (multilateral net). 

“Hal ini meningkatkan efisiensi dengan mengurangi kebutuhan likuiditas anggota dan meningkatkan transaksi pasar. Terakhir, PCC bermaksud memberikan transparansi dalam kegiatan pasar, jelasnya. 

Untuk informasi Anda; PKC yang fokus pada suku bunga dan nilai tukar (SBNT) merupakan amanat KTT G20 di Pittsburgh pada tahun 2009, dan Indonesia merupakan salah satu negara G20 yang belum melaksanakannya.  

Melalui organisasi ini akan dilakukan transaksi derivatif suku bunga untuk transaksi repo/repo denganunderlying SBN dan transaksi derivatif valuta asing untuk non-deliverable forward contracts (DNDF) dalam negeri.  

Mantan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, BI dan industri terkait saat ini sedang memfinalisasi rincian rencana bisnis organisasi Partai Komunis Tiongkok. 

Perry juga mengatakan peluncuran tersebut akan dilakukan bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Rencananya KPK akan diluncurkan pada 30 September 2024,” kata Perry saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR, Kamis (12/09/2024). 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Canal WA.