Bisnis.com, JAKARTA – Para ekonom menilai perubahan manajemen dan administrasi sedang terjadi.

Kepala Ekonom Institute for Economic Development and Finance (Indef) Fadhil Hasan menilai, pekerjaan Kementerian Keuangan saat ini dibebani dengan segala beban finansial dan finansial, baik di pusat maupun daerah.

“Mungkin lebih baik [tidak lagi melapor ke Kementerian Perekonomian Bersama] presiden yang memimpin langsung, mengarahkan Kementerian Keuangan dalam kebijakannya, sehingga visi dan kerja bukan milik menteri keuangan, tapi milik menteri. presidennya sendiri,” ujarnya dalam diskusi publik Indef: Ekonomi Politik Kabinet Prabowo Gibran, Selasa (22/10/2024).

Untuk diketahui lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan Keputusan Presiden (Perpres) no. Keputusan Nomor 139 Tahun 2024 tentang Organisasi Tata Kerja dan Kegiatan Kementerian Pemerintahan pada Kabinet Merah Putih Periode 2024-2029, diumumkan pada 21 Oktober 2024.

Pasal 26 undang-undang tersebut tidak menyebut Kementerian Keuangan sebagai organisasi yang terkait dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atau Kementerian Koordinator Lainnya.

Direktur Segara Research Institute Peter Abdullah Rejalam sempat mengatakan, kini Kementerian Keuangan berada di bawah kepemimpinan Prabowo sehingga Presiden bisa dengan cepat mengambil keputusan di Kementerian Keuangan mengenai hal-hal yang diperlukan.

Peter juga meyakini kebijakan baru tersebut tidak akan berdampak atau menghambat keuangan pemerintah.

Peter menilai, pembubaran Kementerian Keuangan merupakan saatnya Kementerian Keuangan harus meninggalkan permasalahan keuangannya dan fokus pada sektor riil. Dimana Badan Koordinasi hanya menangani masalah nyata, bukan masalah keuangan.

Padahal, Kementerian Koordinator harus fokus pada kebijakan sektoralnya yang spesifik, kata Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Seperti halnya kementerian-kementerian yang mengelola perekonomian di negara-negara lain, dimana organisasi-organisasi tersebut mempunyai kontak langsung dengan para pemimpin negara yang bersangkutan.

Sebelumnya, Direktur Biro Komunikasi dan Pelayanan Informasi Kementerian Keuangan Denis Surjantoro membenarkan Kementerian Keuangan tidak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator Perekonomian. Denis menjelaskan, hal itu dilakukan karena Kementerian Keuangan akan berkomunikasi langsung dengan presiden.

“Dasarnya tentu untuk menjamin adanya koneksi yang kuat, karena langsung di bawah presiden. Kedua, optimalisasi uang dan kekuatan uang,” jelas Denis saat dikonfirmasi, Selasa (22/10/2024).

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.