Bisnis.com, JAKARTA – Para ekonom menilai pembentukan kabinet pemerintahan baru harus disederhanakan untuk mendorong efisiensi administrasi pemerintahan dan kinerja perekonomian yang lebih baik.

Direktur Eksekutif Institute for Economic and Financial Development (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan, semakin besar pemerintahan maka semakin besar pula peningkatan belanja saat ini.

“Semakin besar kabinetnya maka biayanya semakin besar. Jadi jangan sombong, buat saja kabinetnya ramping,” ujarnya dalam debat publik, Kamis (11/7/2024).

Esther mencontohkan, jumlah menteri di Kabinet Indonesia Progresif atau periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertambah signifikan, yakni total ada 52 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.

Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan periode pertama pemerintahan Jokowi yang hanya memiliki 37 menteri, termasuk menteri koordinator dan wakil menteri.

Akibatnya, biaya pegawai meningkat sangat drastis, jauh melebihi biaya investasi sebenarnya.

“Di era Presiden Jokowi, kabinet progresif Indonesia memang tumbuh signifikan. Kita berharap, meski partai koalisi banyak, kabinet tidak tergerus,” jelasnya.

Ia menilai belanja negara akan lebih baik jika fokus pada peningkatan kualitas tenaga kerja dan pendidikan, sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Hal ini untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045 memasuki kelompok negara berpendapatan tinggi.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel