Bisnis.com, Jakarta – Anggota Komisi) Peraturan Pelaksanaan PP.

Peraturan produksi tembakau yang terlalu ketat akan menyebabkan PHK besar-besaran di industri produk tembakau, kata Wiley.

Ia mengatakan dalam keterangannya, Senin (23): “Bukannya menciptakan lapangan kerja, kebijakan ini justru mengancam kehidupan banyak orang. “Bukannya mendorong perekonomian, kebijakan ini justru akan menghambat dunia usaha, khususnya industri tembakau.” /). 9/2024).

Wiley mencontohkan, RPMK tersebut mencakup standarisasi kemasan tidak bermerek atau kemasan rokok biasa, yang dikhawatirkan akan berdampak pada penurunan produksi secara signifikan.

“Kebijakan ini tentu akan memberikan tekanan pada sektor manufaktur industri hasil tembakau. Terakhir, industri menciptakan efisiensi di mana pun, terutama di bidang tenaga kerja. “Sehingga kemungkinan terjadinya PHK massal tidak bisa dihindari,” jelasnya.

Sementara itu, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memperkirakan PHK massal tidak hanya berdampak pada industri tembakau, tapi juga industri seperti industri kertas dan industri filter. Wiley mengenang, banyak masyarakat Indonesia yang bergantung pada industri tembakau.

“Industri tembakau adalah bagian dari jati diri bangsa dan harus kita jaga dan pertahankan karena banyak masyarakat yang bergantung padanya, mulai dari petani, produsen, pengecer, dan pedagang kecil,” ujarnya.

Wiley menambahkan, banyak pengusaha dalam dan luar negeri yang mengeluhkan nomor PP. 28/2024 tentang pelaksanaan ketentuan hukum. 17/2023 Dampak Industri Tembakau Secara Nasional terhadap Kesehatan.

RPMK untuk melindungi produk tembakau dan rokok elektrik juga disebut menggunakan Kerangka Konvensi Pengendalian Tembakau (FCTC) yang belum diratifikasi pemerintah Indonesia, untuk memasukkan ketentuan kemasan polos tanpa label untuk produk tembakau lainnya. 

Menurutnya, hal ini akan berdampak besar pada bisnis rokok elektrik atau industri UMKM/rokok rumahan. Wiley juga mencatat penerimaan negara dari Pajak Cukai Tembakau (CHT) pada tahun 2020 mencapai 210,29 triliun 200 miliar dolar.

Meskipun angka ini terus menurun dalam 5 tahun terakhir, industri ini akan memberikan kontribusi sebesar 10% terhadap produk domestik bruto atau APBN pada tahun 2023.

Saya berharap pemerintah lebih cerdas dan peka terhadap situasi dan keadaan saat ini, ujarnya. Apalagi ini adalah masa transisi. “Politik tidak boleh dilahirkan, yang justru menimbulkan kontroversi di masyarakat.”

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel