Bisnis.com, Jakarta – Pengelola Anggaran (Bungar) DPR telah memberikan beberapa catatan kepada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai kerangka ekonomi dan kebijakan fiskal.

Ketua Bangar DPR Dixit Abdullah mengisyaratkan RAPBN 2025 akan disahkan DPR bersama pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun dia mengarahkan Prabowo dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pidatonya pada Selasa (4/6/2023) “kami ingin menyikapi banyaknya agenda strategis yang harus ditempuh [Prabovo] di era ini” untuk memudahkan pemerintahannya melakukan penyesuaian dalam pelaksanaan program strategis tersebut.

Pertama, Bangar DPR mengingatkan kita akan gejolak eksternal yang sangat sulit diprediksi karena kondisi geografis merupakan ancaman tersembunyi bagi perekonomian. Dampaknya, nilai rupee semakin meningkat.

Kedua, harga komoditas yang lebih tinggi pada tahun 2022 akan semakin memperkaya kelas ekonomi atas seiring dengan semakin melebarnya kesenjangan sosial. Rasio Gini mencapai 0,388 pada semester 2024, dibandingkan sebelum pandemi atau 2019 sebesar 0,380.

“Kue kesejahteraan harus dinikmati bersama, pemerintah harus meredam tren peningkatan kesenjangan sosial,” jelasnya.

Ketiga, agenda pembangunan belum mampu mengangkat seluruh masyarakat keluar dari lembah kemiskinan ekstrem. Kalaupun pemerintah membatalkan target kemiskinan tahun 2024, hal itu kini menjadi tanggung jawab pemerintahan Prabowo.

Keempat, keluarnya Stunt yang saat ini angkanya pada tahun 2023 masih 21,5%. Padahal, targetnya adalah 14% pada tahun 2024, sehingga jika tidak bisa tercapai maka pemerintahan Prabowo perlu melakukan tindakan luar biasa. Pendekatan lokal untuk fokus pada ruang interstisial.

Kelima, pertumbuhan ekonomi sebesar 5% berarti pemerintahan Prabowo mungkin mendapat tekanan untuk menaikkan peringkat Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045. Penting untuk memanfaatkan barang demografis yang terbatas. Pada tahun 2036, namun lembaga keuangan yang menopang 20% ​​negara tidak mencukupi.

Misalnya, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), sekitar 10 juta penduduk usia 15-24 tahun, Gen Z, menganggur, tidak bersekolah, bekerja, atau mengikuti pelatihan.

“20 persen pengeluaran pemerintah untuk pendidikan harus membekali generasi muda kita dengan keterampilan untuk pekerjaan mereka di masa depan,” jelasnya.

Keenam, pembangunan infrastruktur untuk lebih mengarahkan nilai ekspor dan perekonomian belum mampu mengubah arah ke hilir. Rata-rata nilai tambah sektor manufaktur dalam hampir sepuluh tahun hingga tahun 2020 adalah sebesar 39,12%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata pada pemerintahan Megawati (43,94%) dan SBY (41,64%), menurut penelitian LPEM UI. )

Situasi ini merupakan tanda industrialisasi yang prematur, sehingga pemerintah patut waspada.

Ketujuh, Bangar DPR ingin memberikan insentif perpajakan pada sistem hilir sebesar tanggung jawab penyerapan tenaga kerja Indonesia, alih teknologi, dan perluasan cakupan industri nasional, sehingga pengelolaan sumber daya alam memberikan nilai lebih luas bagi peningkatan kesejahteraan.

Dalam konteks ini, bottom line dianggap sebagai arah baru dalam kebijakan ekspor dan pengelolaan devisa, karena manfaat devisa diperoleh melalui ekspor.

“DPR Bangar mendukung pimpinan pemerintah agar lebih tegas dan berani mengubah rezim devisa negara,” jelas Sed.

Kedelapan, pendekatan yang kita lakukan melalui Nawacita 1 untuk memperkuat kemandirian pangan dan energi juga belum ideal. Pemerintahan Prabowo harus mencari solusi untuk itu.

Bangar DPR mengatakan, pihaknya akan fokus pada pokok-pokok kebijakan ekonomi dalam RAPBN 2025 yang akan dilaksanakan oleh Prabowo, selain delapan isu besar tersebut yang akan dimasukkan dalam kebijakan pemerintah dan makroekonomi. Pemerintah.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel