Bisnis.com, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia (PUPR) Basuki Hadimuljono akan meminta penjelasan proyek perumahan rakyat (Tapera) oleh masyarakat.

Ketua Komisi V DPR RI Lazarus mengatakan partainya akan menggelar rapat khusus dengan Menteri Basuki.

“Kami terus berkoordinasi dengan seluruh perusahaan yang akan diundang,” kata Lazarus kepada Bisnis, Senin (10/6/2024).

Selain itu, rapat khusus tersebut akan membahas penundaan proyek Tapera yang diharapkan dapat dilaksanakan pada tahun 2027, kata Lazar.

“Permintaan kami seperti biasa adalah agar hukuman mati tidak diterapkan,” kata Lazarus.

Sebelumnya, Menteri Basuki mendapat kritik keras dari anggota Komisi V DPR RI dalam agenda Rapat Kerja (Raker) yang digelar Jumat (6/6/2024).

Salah satu kritik datang dari anggota DPR Irene Usiana Roba dari Partai PDI Perjuangan yang menyayangkan tidak memberikan penjelasan jelas kepada publik mengenai proyek Basuki Tapera.

“Ada apa pak? Saya sudah lihat pertanyaan Pak Bazuki dimana-mana. Kalau ditanya soal tapera jawabannya tidak pak, kalau tapera bagaimana, kata Irene?”

Irene juga menyinggung kebijakan tapera yang diwajibkan bagi pegawai swasta.

Selain itu, Irene menjelaskan mengenai rencana pengelolaan keuangan yang ditawarkan Tapera kepada peserta Tapera untuk mendukung kepentingan KPR mereka. Ia menilai hal itu salah karena dana hibah diberikan oleh pemerintah.

“Hibah itu tanggung jawab negara, bukan sesama warga yang memberi bantuan. Kalau ada warga namanya kerja sama, dihapuskan. 

Sementara itu, Menteri PUPR dan Ketua Komite BP Tapera Basuki Hadimuljono mengaku telah melakukan diskusi dengan Menteri Keuangan (MENQ) Sri Mulyani Indrawati terkait usulan penundaan penerapan Tapera.

“Kalau [khususnya gagasan], misalnya DPR, Ketua MPR tertunda, menurut saya saya sudah menghubungi menteri dan kami akan turun tangan,” kata Basuki saat ditemui di Kompleks DPR RI. . . Kamis (6/6/2024).

Basuki juga mengatakan, pemerintah tidak akan terburu-buru melaksanakan Program Pemeliharaan Perumahan (TAPERA) jika dinilai tidak siap.

“Kalau saya pribadi, menurut saya, kalau kita belum siap, kenapa kita terburu-buru,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel