Bisnis.com, Jakarta – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) melaporkan kelanjutan pendanaan BPJS Kesehatan pada tahun 2024. Hal ini penting karena Badan Pengelola Sistem Kesehatan Nasional (JKN) kembali dihadapkan pada banyak klaim dibandingkan penagihan. Kontribusi

Dalam laporannya tahun 2023, BPJS Kesehatan mencatat pembayaran klaim sebesar Rp 158 triliun. Sedangkan gaji yang diterima hanya Rp 151 juta. Perbedaan antara pendapatan dan pendapatan investasi.

Namun Ketua Komisi Pemantauan, Pemantauan, dan Evaluasi DJSN Mutaqin mengatakan pembiayaan BPJS kesehatan dilakukan setelah langganan dipasang. “Dengan adanya penyesuaian iuran dan pandemi Covid-19 pada tahun 2020, posisi keuangan BPJS Kesehatan sudah membaik dan memenuhi kondisi aset bersih sehat,” kata Muttaqien dalam Bisnis, Hari Ini Senin (8/7/2024).

Muttaqien menjelaskan, rasio klaim BPJS Kesehatan turun menjadi 68,29% pada tahun 2020 dan 63,03% pada tahun 2021 di masa pandemi. Namun setelah epidemi, klaim tersebut meningkat menjadi 78,78% pada tahun 2022 dan tercapai. Dalam setahun

Rasio klaim lebih dari 100% berarti BPJS Kesehatan belum mengumpulkan cukup uang untuk membayar tagihan dari pelayanan kesehatan. Perusahaan menggunakan dana tersebut untuk melacak kekurangan pembayaran klaim dan operasi agensi. 

Penurunan kapasitas tersebut terlihat pada pembayaran klaim BPJS kesehatan dari 5,98 klaim bulanan pada tahun 2022 menjadi 4,37 pada tahun 2023.

DJSN memperkirakan penurunan kemampuan membayar akan terus berlanjut pada tahun 2024. Penurunan biaya institusi kesehatan ini diatur melalui Keputusan Menteri Perlindungan Kesehatan No. Pada tahun 3 tahun 2023 untuk meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional dan meningkatkan kepercayaan peserta terhadap JKN sehingga mendorong pemanfaatan layanan.

BPJS berencana menghilangkan krisis kesehatan tersebut

Untuk mencegah krisis, Mutakien menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik melalui pemasukan dan pengeluaran. “BPJS Kesehatan harus berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi rencana tersebut melalui pemasukan dan pengeluaran,” ujarnya.

Dari sisi pendapatan, salah satu langkah yang bisa dilakukan adalah memperbanyak jumlah peserta. Pada Juni 2024, 58,3 juta anggota tidak lagi aktif dari berbagai kelompok, baik yang memiliki utang maupun tanpa utang. Sementara dari sisi biaya, BPJS Kesehatan perlu meningkatkan kualitas dan pengendalian biaya, termasuk mencegah penipuan di rumah sakit.

Jika ada masalah dengan rencana JKN, Muttaqien diinformasikan melalui UU Pemerintah No. Pada tahun 87 tahun 2013 tentang pengelolaan aset kesehatan yang aman. Pasal 38 menyebutkan, apabila Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan tidak dalam kondisi baik, pemerintah dapat menyesuaikan iuran, memberikan suntikan dana tambahan dan/atau penyesuaian manfaat sesuai ketentuan undang-undang.

“Ketiga opsi tersebut dapat dilaksanakan melalui simulasi teknokratis, verifikasi dan pengurangan risiko-risiko penting agar kebijakan JKN dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat,” tutupnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google Berita dan The Watch Channel