Bisnis.com, Jakarta – Direktur Jenderal Anggaran (Dirjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata belum bersedia menjawab pertanyaan soal nasib usulan kuota perumahan bersubsidi tahun 2024 atau penambahan kuota perumahan menjadi 220.000 unit. Fasilitas Likuiditas Pembiayaan (FLPP).
Setelah dikonfirmasi, Issa tidak memberikan keterangan spesifik. Diakuinya, pembahasan saat ini terfokus pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (RAPBN) 2025.
Jumat (16 Agustus 2024) di Jakarta, saat ditanya bagaimana nasib usulan penambahan kuota FLPP tahun 2024, Isa mengatakan, “Ini [laporan keuangan] bicara RAPBN 2025 ya, [fokusnya] 2025”.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan, hingga saat ini pihaknya belum mendapat tanggapan dari Kementerian Keuangan atas usulan penambahan kuota FLPP.
Namun, dia mengaku paham bahwa untuk mencapai tambahan kuota FLPP tahun ini, perlu memperhitungkan ruang fiskal yang ada.
“Ya, kami akan memperhitungkan penerimaan negara dan ruang fiskal yang mungkin ada,” kata Zanar.
Sementara itu, kuota FLPP untuk perumahan bersubsidi diperkirakan akan habis pada September 2024, kata Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia (REI) Joko Suranto. Pasalnya, hingga Juni 2024, keterisian kuota FLPP mencapai lebih dari 79.000 atau setara 48% dari total 166.000 kuota yang tersedia.
Senada dengan hal tersebut, Jokowi menegaskan, pemberian tambahan KPR FLPP secara eksplisit seolah menjadi pertaruhan terakhir di akhir pemerintahan Jokowi. Dalam hal ini, pemerintah harus menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama penyelenggara negara.
“Sekarang bayangkan, 200.000 atau 165.000 [unit kuota FLPP] atau kurang dari tahun lalu, itu berarti informasi yang buruk dari segi kepastian politik, dan itu berarti tidak ada konsistensi,” imbuhnya.
Joko mengatakan, jika pemerintah tidak menerapkan kenaikan kuota FLPP, maka akan menimbulkan ketidakpastian di pasar properti nasional.
Temukan berita dan artikel lainnya di Google Berita dan WA Channel