Bisnis.com, JAKARTA – Direktur Utama PT Perusahaan Perusahaan Perusahaan PerusahaanEL Negara (Persero) atau PLN Darmawan Prasodjo mengunjungi kantor Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara Power atau BPI Danantara, Menteng, Rabu (20/11/2024).

Dalam kunjungan ke kantor Danantara, Darmawan didampingi Direktur Keuangan PLN Sinthya Roesly, Direktur Hukum dan Manajemen Sumber Daya Manusia Yusuf Didi Setiarto, dan Direktur Perencanaan Korporasi dan Pengembangan Usaha PLN Hartanto Wibowo.

Rombongan PLN tiba di kantor Danantara sekitar pukul 13.30 WIB untuk memenuhi undangan Danantara sebelumnya. Namun Darmawan dan jajaran pimpinan PLN lainnya enggan berkomentar mengenai pertemuan hari ini.

BPI Danantara mengungkapkan, 7 BUMN dengan aset jumbo akan menjadi pilot project atau test project bagi lembaga baru tersebut.

Ketujuh perusahaan pelat merah tersebut adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan BUMN pertambangan holding MIND ID.

“Iya, menurut saya ketujuh itu mewakili seluruh BUMN dan itu istilahnya pilot project,” kata Wakil Kepala BPI Danantara Kaharuddin Djenod saat ditemui awak media di Jakarta, Selasa (19/11/2024).

Danantara secara bertahap dipersiapkan sebagai cikal bakal Superholding yang akan melakukan konsolidasi berbagai aset BUMN.

Pada tahap pertama, dana kelolaan (AUM) Danantara mencapai US$10,8 miliar yang bersumber dari Indonesia Investment Authority (INA). Selain itu, sebanyak 7 BUMN dikonsolidasi ke dalam Danantara.

Jika konsolidasi berjalan lancar, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.400 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Hingga saat ini, belum ada komunikasi resmi yang ditujukan kepada perseroan terkait pembentukan BP Danantara, kata Sekretaris Perusahaan PLN Alois Wisnuhardana melalui keterbukaan informasi, Senin (11/11/2024).

Alois menjelaskan perseroan akan mengikuti kebijakan pemerintah selaku pemegang saham pengendali perseroan.

Di sisi lain, kata dia, kinerja operasional dan bisnis perseroan tetap berjalan seperti biasa sesuai dengan rencana jangka panjang perseroan dan rencana jangka pendek perseroan.

“Perusahaan tetap fokus menjalankan rencana bisnis dan tujuan yang telah ditetapkan,” kata Alois.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel