Bisnis.com, JAKARTA — Nasib Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 diragukan oleh Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming. Salah satu isinya, pasangan harus memenuhi komitmen politiknya kepada masyarakat. Di sisi lain, anggaran terkendala akibat meningkatnya utang yang diwarisi Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Mulai dari makan siang gratis atau makanan bergizi gratis (MBG) yang tahun depan akan menelan biaya 71 triliun dolar, hingga kenaikan gaji PNS, budidaya pangan, modal Indonesia (IKN), dan program prioritas lainnya yang membutuhkan pendanaan, pembayarannya semakin boros. . kasar. 

Terbaru, Menteri Perekonomian Airlanga Hartarto mengisyaratkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (ASN), termasuk PNS, pada tahun depan.  

Airlanga menambahkan, penyesuaian gaji ASN tahun depan akan mengikuti Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Dasar Fiskal (KEM-PPKF) tahun anggaran 2025.  

“Kalau penyesuaian ya selesai,” ujarnya, Jumat (19/7/2024). 

Jika diterapkan dengan benar, sinyal ini otomatis akan meningkatkan besaran belanja pegawai dalam APBN 2025. 

Jika dilihat dari kenaikan gaji PNS pada tahun ini saja sebesar 8%, sedangkan gaji PNS hanya 12%, hingga semester I-2024 belanja PNS meningkat menjadi 15,4% (yearly). ). – tahun/tahun). Naik sekitar Rp 20,8 triliun dari tahun lalu Rp 134,2 triliun. 

Tauhid Ahmad, Kepala Ekonom Institute for Economic Development and Finance (Indef), mengatakan belanja tersebut secara otomatis akan menambah beban belanja pemerintah pusat, dan hal ini tidak akan menjadi masalah jika pemerintah lebih menyeimbangkan belanja investasi dibandingkan belanja pegawai. Sebab, hal itu akan berdampak besar terhadap perekonomian.  

Setidaknya gaji PNS harus sama dengan pekerja meski dinaikkan.

Masalahnya, defisit fiskal tahun ini saja diperkirakan sebesar 2,7 persen PDB atau sekitar 609,7 triliun rupiah, kata Tawheed. Jauh dari posisi awal rencana APBN 2024 yang sebesar 2,29%. 

Defisit yang semakin besar telah membebani anggaran Prabowo pada tahun pertama, karena pemerintah bertanggung jawab untuk melunasi utang tersebut. 

“Ini otomatis menambah beban APBN,” ujarnya, Minggu (21/7/2024). 

Makan siang gratis

Suka atau tidak suka, Prabowo Subianto kini kewalahan dengan janji politik berupa program makan siang gratis. Dunia usaha memproyeksikan anggaran makanan bergizi gratis mencapai R253,8 triliun per tahun, tidak termasuk susu gratis. 

Jumlah itu untuk 70,5 juta penerima makan siang gratis, mulai dari bayi berusia lima tahun (balita) hingga siswa sekolah menengah pertama (SMP). Siswa sekolah menengah dan wanita hamil tidak termasuk. 

Jika dikalikan dengan anggaran sebesar Rp 15.000 per anak, kebutuhan makan siang gratis per hari mencapai Rp 1,06 triliun. 

Jika kita asumsikan 20 kali makan gratis dalam sebulan, berarti harus dibuat anggaran sebesar Rp 21,15 triliun. Alhasil, untuk memberikan makan siang gratis kepada 70,5 juta anak dalam satu tahun, Kas Negara harus mengeluarkan dana Rp 253,8 triliun.

Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan presiden terpilih sepakat untuk menerapkannya secara bertahap dengan alokasi Rp71 triliun pada tahun pertama.  

Pak Prabowo menyampaikan telah menyetujui program pangan bergizi gratis yang akan dilaksanakan secara bertahap, ujarnya dalam jumpa pers, Senin (24/8/2024).   

Shri Mulyani menambahkan, alokasi anggaran sekitar Rp 71 triliun rencananya akan masuk dalam Rencana Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. 

Hasan Nasbi dari Satgas Komunikasi Sinkronisasi Prabowo-Gibran memastikan program makan siang gratis atau makanan bergizi gratis baru akan berakhir pada tahun 2025 hingga alokasi anggaran sebesar Rp 71 triliun. 

Hasan dengan tegas membantah informasi lain mengenai perkembangan program ini. Termasuk alokasi anggaran makan siang gratis sebesar Rp 7.500 per orang pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Ia juga mengatakan, hingga saat ini pihaknya sedang melakukan penelitian, uji coba, dan pilot project terkait program pangan bergizi gratis tersebut.

Kemudian, hasil analisis tersebut akan menjadi dasar pengambilan kesimpulan terhadap menu masing-masing anak, mulai dari harganya.   Utang Warisan Jokowi 

Prabowo dan Gibran, yang belum resmi menjadi presiden, bertanggung jawab membayar utangnya. 

Berdasarkan data yang dirilis Kementerian Keuangan, utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2025 berjumlah Rp 705,5 triliun atau setara dengan utang Rp 94,83 triliun.

Sementara itu, jatuh tempo utang juga tercatat lebih tinggi pada tahun 2026 dan 2027 masing-masing sebesar Rp 803,19 triliun dan Rp 802,61 triliun. Sebab, utang pemerintah akan mencapai 2.405 triliun dollar AS dalam 3 tahun ke depan. 

Pandemi Covid-19 menjadi penyebab pemerintah, karena Bendahara Negara dan Menteri Keuangan saat itu Shri Mulyani Indrasari mengenakan utang sebesar Rp 1.000 triliun untuk tambahan belanja di saat pendapatan negara anjlok tajam.

Jika APBN 2025 senilai Rp 3.500 triliun dan melunasi utang Rp 800 triliun, berarti ruang belanja Prabowo semakin kecil. 

“Defisit saat ini 2,7% atau Rp 600 triliun untuk melunasi utang jatuh tempo sebesar Rp 800 triliun. Artinya harus pakai utang baru untuk melunasi semuanya, atau [pemerintah] akan kehabisan uang,” Indef dikatakan. Ekonom Senior Tauhid Ahmad.

Simak berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA