Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyatakan siap menata kembali Kementerian BUMN pada awal tahun 2025. atau memegang super.

Kesediaan pemerintahan baru untuk mereformasi Kementerian BUMN disampaikan Dewan Pertimbangan Presiden Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah, dalam acara UOB Economic Outlook 2025, Rabu (25/9/2024).

Burhanuddin mengatakan, pemerintahan Prabowo – Gibran siap mengganti Kementerian BUMN pada awal Januari 2025. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga pemerintah terhadap negara.

Pasalnya, dengan aset sekitar US$1 triliun, BUMN tidak memberikan kontribusi yang cukup bagi negara. Hingga akhir tahun 2023, total aset portofolio BUMN mencapai Rp10.401,50 triliun, sedangkan liabilitas mencapai Rp6.957,43 triliun dan ekuitas Rp3.444,07 triliun.

Perubahan bisnis, perubahan budaya, dan perubahan manajemen. Itu yang akan kita lakukan mulai Januari 2025,” kata Burhanuddin Abdullah.

Secara terpisah, Toto Pranoto, Direktur Lembaga Manajemen Kelompok Riset BUMN, Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI), mengatakan rencana perubahan struktur Kementerian BUMN bukanlah ide bisnis baru.

Dia mengatakan usulan tersebut disampaikan oleh mantan Menteri BUMN Tanri Abeng. Namun ide tersebut kandas ketika Tanri Abeng keluar.

Ide reformasi Kementerian BUMN muncul kembali sekitar 2 tahun lalu. Saat itu, Toto mengikuti rapat dengar pendapat di Komisi VI DPR RI yang membahas perubahan UU BUMN No. 19/2003.

Dalam acara tersebut terdapat pembahasan mengenai artikel yang ingin diperbarui oleh Kementerian BUMN/BUMN Bestjoersorganaan. Gagasan yang sebenarnya diungkapkan Tanri Abeng dalam peta jalan Menteri BUMN tahun 2000 – 2015.

“Pada masa Presiden Prabowo, pelaksanaan yang berada di tangan perusahaan lebih sedikit, karena merupakan bagian dari birokrasi dibandingkan ketika berada di bawah perusahaan. Maksudnya It Agency bertanggung jawab langsung kepada presiden,” ujarnya, Jumat (26/9/2024).

Dia mengatakan, pembentukan badan pengganti peran menteri serupa dengan penyiapan super holding, dengan peran direktur yang mengelola perusahaan publik di Indonesia.

Konsep ini, kata Toto, mirip dengan super holding milik pemerintah Malaysia dan Singapura bernama Khazanah dan Temasek.

Temasek itu manajer portofolio dan investor. Mereka akan menggandeng perusahaan-perusahaan yang dianggap melepas portofolio yang terdepresiasi. Kzanah mirip sekali karena terbagi BUMN ada dua, ada yang kegiatan usahanya fokus pada penciptaan barang, dan ada yang kegiatan usahanya fokus pada penciptaan barang, dan ada yang fokus pada penciptaan barang. ada yang berencana menjaga kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meyakini niat pemerintahan Prabowo – Gibran untuk menata ulang Kementerian BUMN dengan tujuan memperpanjang proses perekonomian, dan meningkatkan daya saing perusahaan publik di kalangan dunia usaha.

“Kalau di Indonesia misalnya, kalau sifat usahanya fisik, berarti pengambilan keputusan bisa langsung di tingkat fisik, di tingkat usaha tidak perlu minta persetujuan birokrasi. dibuat hanya untuk dilakukan dengan cepat,” katanya.

Sementara itu, Pengamat BUMN dari Institut Datanesia Herry Gunawan menilai sebaiknya pemimpin Prabowo – Gibran mencopot Menteri BUMN karena ada kemungkinan mengganggu integritas organisasi pemerintah.

Lebih baik kementerian BUMN ditiadakan. Baik Malaysia maupun Singapura tidak memiliki kementerian BUMN. Masalahnya sangat besar bagi Kementerian BUMN, karena bisa menunjuk direksi atau komisaris sesuka hati. “Ini harus dihindari,” katanya.

Menurut dia, Kementerian BUMN bisa digantikan oleh super bond seperti pemerintah Singapura dan Malaysia milik Temasek – Khazanah.

Oleh karena itu, jika ada BUMN yang memiliki Public Service Obligation (PSO) harus berada di bawah payung perusahaan, sehingga tidak beroperasi secara komersial. Hal serupa juga terjadi pada LPEI dan PT Sarana Menara Infrastruktur di bawah Kementerian Keuangan.

“Transformasi BUMN harus fokus pada hal itu. “Yang terjadi saat ini adalah terciptanya beberapa holding yang bisa menjadi aset pertama yang berpindah ke superholding,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel