Bisnis.com, Jakarta – Rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto terkait defisit dan rasio utang pemerintah terus bermunculan dari lingkaran dalam menteri pertahanan saat ini. 

Dimulai dari keponakannya, politisi Thomas Dzivandono dan Budisatrio Dzivandono. Berlanjut dengan ayah kedua keponakannya, adalah kakak ipar Prabowo, Sodrajad Zivandono.  

Baru-baru ini, adik laki-laki Prabowo, Hashim Jojohadikusumo, juga angkat bicara mengenai kenaikan rasio utang pemerintah hingga 50% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, Prabowo sendiri tampaknya belum mengambil suara soal rasio atau defisit.  

Yang pasti, dalam kampanyenya, Prabowo menyatakan keinginannya untuk meningkatkan rasio utang pemerintah hingga 50% terhadap PDB. Per Mei 2024, posisi utang pemerintah sebesar Rp8.353,02 triliun atau 38,71% terhadap PDB. 

Hal serupa disampaikannya dalam wawancara yang digelar di Qatar Economic Forum, Rabu (15/5/2024). 

“Saya yakin kita punya rasio utang terhadap PDB terendah di dunia, yang paling rendah. Saya kira sekaranglah waktunya untuk sedikit lebih berani dalam tata kelola,” jelasnya.

Barisan Keluarga Prabowo

Pada akhir Mei 2024, Thomas Dziwandono diperkenalkan sebagai anggota tim Kelompok Sinkronisasi Prabowo-Gibran bidang keuangan oleh ketua tim sekaligus Ketua Harian Gerinda Sufmi Dasco dan Sekretaris Jenderal Gerinda Ahmed Mujani. 

“Ini Tim Satgas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran yang diminta oleh presiden terpilih untuk disinkronkan dengan kementerian untuk mempersiapkan proses pemerintahan Prabowo-Gibran setelah dilantik pada 20 Oktober,” kata Muzani di Kementerian Keuangan. Gedung, Jakarta, Jumat (31/5/2024). 

Dua minggu setelah pengenalan tersebut, sebuah rencana muncul dari sumber Bloomberg, yang tidak mau disebutkan namanya, untuk menaikkan rasio utang terhadap produk domestik bruto sebesar 2 poin persentase per tahun selama lima tahun ke depan. Artinya, rasio utang akan meningkat sebesar 10% dibandingkan keadaan saat ini. 

Sufmi Dasco dan Thomas Djiwandono bersama-sama dengan cepat menepis isu tersebut di berbagai media. 

Pada tanggal 24 Juni 2024, Menteri Keuangan Shri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Perekonomian Airlanga Hartarto serta tim koordinator yang diwakili oleh Thomas dan Budi Jivandono mengadakan konferensi pers di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak. 

Budi tampil berdua bersama Thomas dalam konferensi pers mengenai kondisi dasar perekonomian saat ini dan Rencana APBN 2025 dan tidak memberikan pernyataan. 

Dalam kesempatan itu Thomas Kharakhandi menyatakan, rencana menaikkan rasio utang adalah hal yang mustahil dilakukan Prabowo. Pihaknya akan tetap berpegang pada kesepakatan yang dibuat dengan penguasa. 

“[Di masa lalu] kami diberitahu bahwa kami mempunyai rencana untuk melampaui [rasio utang] di atas 50%, dan itu tidak mungkin. “Kami berkomitmen terhadap tujuan yang ditetapkan pada pemerintahan saat ini dan DPR menyetujuinya,” ujarnya, Senin (24/6/2024). 

Soal rasio defisit dan utang, kakak ipar Prabowo sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia (1993-1998), Sodrajad Jiwandono, melontarkan pernyataan bahwa dirinya lebih memilih program gizi gratis dibandingkan modal Indonesia (IKN). 

Gizi gratis mendapat dukungan dari berbagai pihak karena diyakini akan memberikan dampak lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Sementara pada pekan ini, muncul wacana bahwa Prabowo akan menghilangkan defisit APBN sebesar 3% PDB dan membiarkan defisit fiskal mencapai 50%. 

Pernyataan itu disampaikan Reuters mengutip laporan Financial Times yang mengutip Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran yang juga merupakan adik dari Hashim Jojohadikusumo. 

Idenya adalah untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan tingkat utang. Kami tidak ingin meningkatkan tingkat utang tanpa meningkatkan pendapatan [dari pajak, cukai, royalti, pertambangan, dan bea masuk], kata Kamis (11/7/2024). 

Dalam pernyataan terbarunya, Dasco, Hasyim, dan Thomas sempat menegaskan, pemerintahan Prabowo akan terus menerapkan disiplin dan kehati-hatian dalam pengelolaan APBN. 

Hashim mengatakan, dirinya telah berdiskusi dengan Bank Dunia mengenai pengelolaan utang Indonesia secara bijaksana dan hati-hati, dan menurut Bank Dunia, 50% PDB Indonesia masih aman pada tingkat pengelolaan keuangan negara.

“Kami tidak ingin menambah jumlah utang tanpa meningkatkan pendapatan,” kata Hashim dalam keterangan resmi, Kamis (12/7/2024). 

Sementara itu, Thomas menegaskan, tim Satgas Prabowo dan tim Menteri Keuangan Pak Mulyani fokus pada peningkatan pendapatan negara, peninjauan belanja negara, dan memberikan ruang anggaran untuk program-program penting seperti gizi siswa di sekolah dan gizi ibu hamil. .

Lantas, akankah Prabowo benar-benar menghapus batas defisit 3% dan meningkatkan utang hingga 50% PDB? 

Cek Google News dan berita serta artikel lainnya di channel WA