Bisnis.com, Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah mengkaji ulang proyek-proyek yang berdampak kecil terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menteri Keuangan menginformasikan pada Senin (08/07/2024) pada acara workshop penyampaian laporan APBN semester I tahun 2024.

Syed mengatakan, pemikiran ulang proyek-proyek ini terutama karena adanya pergantian pemerintahan agar keuangan publik tidak terbebani di masa depan.

“Pimpinan DPR Bangarin menilai di tengah pergantian rezim, lebih baik memikirkan pelaksanaan proyek-proyek catch-up yang kurang penting untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja,” ujarnya. .

Dengan langkah tersebut, kata dia, pihaknya bermaksud memastikan keuangan fiskal tetap sehat, terutama di tengah sentimen eksternal yang buruk.

“Kami tidak akan menjadi beban keuangan bagi pemerintahan berikutnya,” katanya.

Syed juga mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati mengingat perkiraan defisit APBN melebihi target yang ditetapkan dalam APBN 2024.

Defisit APBN diperkirakan sebesar 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) atau Rp 609,7 triliun pada akhir tahun 2024. Tingkat defisit ini lebih tinggi dibandingkan target awal pemerintah sebesar 2,29% PDB.

Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kemungkinan belanja pemerintah meningkat menjadi Rp3.412,2 triliun dari semula Rp3.325,1 triliun.

Fabrio Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Belanja Kementerian Perekonomian (KMENQ), mengatakan Pemerintah akan terus memastikan program atau proyek yang disebutkan dalam prakiraan tersebut akan berjalan dengan baik hingga akhir tahun 2024.

“Programnya sudah tidak ada lagi, tapi pelaksanaannya belum maksimal karena semuanya berdampak langsung pada perekonomian,” kata Fabrio.

Lihat berita dan artikel lainnya dari Google News dan WA channel