Bisnis.com, Jakarta – Pemerintah menetapkan defisit anggaran pendapatan dan belanja (APBN) tahun anggaran 2025 atau pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto meningkat menjadi 2,45-2,82%. .

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPNAS) Suharso Monoarfa mengatakan tingginya defisit anggaran yang direncanakan pada 2025 akan diperhitungkan oleh pemerintahan baru yang akan melanjutkan rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Seperti diketahui, tingkat defisit APBN 2025 lebih tinggi dibandingkan target defisit tahun ini yang ditetapkan sebesar 2,29% pada APBN 2024. 

“Pertama, persoalan presiden terpilih [Prabovo Subianto] adalah soal stabilitas. Kedua, pemerintah saat ini diminta menyusun RKP [Rencana Kerja Pemerintah] dan RAPBN,” ujarnya usai rapat kerja yang digelar. pada Selasa (04/06/2024) di kantor kewenangan anggaran DPR RI. 

Meski demikian, Suharso mengatakan pemerintah terbuka jika pemerintahan Prabowo-Gibran menerapkan APBN Perubahan (APBN-P).

Ini adalah hak presiden masa depan. “Kalau memang merasa APBN tidak [cocok] untuk pembangunan, silakan lakukan APBN-P, tidak masalah, tidak ada perselisihan, maksudnya APBN-P itu sesuatu yang wajar,” ujarnya. .

Selain itu, Suharso menjelaskan, dalam peningkatan defisit anggaran pada tahun 2025, kenaikan bunga utang juga turut diperhitungkan.

“Ini adalah tambahan pembayaran bunga yang perlu dilonggarkan lagi di masa depan. Kalau membeli dari sumber utang, lebih baik biaya modalnya berdasarkan pendapatan, artinya Anda bisa mendanai pembayaran utang Anda.” jelas Suharso.

Mantan Anggota Badan Anggaran DPR RI Dolfie O.F.P. Diperkirakan kisaran defisit anggaran pemerintah pada tahun 2025 saat ini relatif tinggi, sedangkan ruang belanjanya ditetapkan sekitar Rp3.500 triliun.

Padahal, kata dia, tingkat defisit APBN tahun 2025 merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah pemerintahan transisi Indonesia.

Defisit transmisi ini merupakan yang terbesar di antara seluruh transien. Dia berkata: Itu sebabnya defisit harus dikurangi.

Dolphy menilai defisit dan anggaran yang dibuat secara agresif oleh pemerintah saat ini dapat membatasi ruang belanja pemerintah baru.

Di sisi lain, pemerintahan baru harus menyusun Rencana Pembangunan Nasional (NDP) jangka menengah 2029-2025 paling lambat 3 bulan setelah pelantikan. Selain itu, pemerintahan baru juga mempunyai opsi untuk menerapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (NPN) untuk mengatur belanja berdasarkan visi dan amanat Presiden terpilih. 

Presiden belum bekerja, anggaran tercipta defisit lebih dari Rp 600 triliun. Siapa yang harus mendanai program ini? “Karena ini anggaran transisi, maka pola pikir kita transisi,” jelasnya.

Oleh karena itu, Dolphy mengatakan, penyusunan RAPBN di panitia kerja antara DPR dan pemerintah harus dibuat lebih transparan, terutama agar proyek tersebut bisa memberikan ruang belanja yang lebih besar bagi pemerintahan berikutnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel