Bisnis.com, JAKARTA – Bjorka kembali beraksi. Kali ini melalui informasi pembelian dan penjualan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Direktur Jenderal Departemen Pendapatan atau Direktur Jenderal Departemen Pendapatan. Kementerian Keuangan

Presiden Joko Widodo dan putranya Gibran, Rakabuming, Raka dan Kaesang Pankarep disebutkan serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan bawahannya dalam kejahatan tersebut.

Menurut informasi yang dibagikan oleh sistem

Datanya dijual dengan harga 10.000 dollar atau sekitar 153 juta rupiah. Ukuran total data adalah 2 gigabyte atau 500 megabyte setelah kompresi.

“Berikut ini Anda bisa menemukan informasi pribadi Presiden Indonesia dan anak-anak bodohnya serta pejabat di Kementerian Keuangan dan kementerian lain yang juga tidak berguna. [Dalam contoh ini Anda akan menemukan informasi pribadi tentang presiden. tentang Indonesia dan anak bodohnya, serta pejabat di Kementerian Keuangan dan pejabat lainnya. Itu tidak membantu],” tulis Bjorga dalam unggahannya. Kata-kata dari tweet @FalconFeedsio pada Rabu (18/9/2024)

Bjorka menulis bahwa informasi dalam dokumen tersebut mencantumkan nama depan dan belakang. Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP, alamat, nomor telepon, alamat email, nama penyedia layanan publik (KPP), pengusaha pajak (PKP) dan jenis pemberi kerja.

Namun, FalconFeeds mencatat bahwa validitas klaim tersebut belum diverifikasi.

Karena

Ada pula nama-nama dari Kementerian Keuangan seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen Bea dan Cukai. Askolani Kementerian Keuangan, Manajer Khusus Komunikasi Strategis Kementerian Keuangan Yustin Prastowo dan Farchan Noor Rahman yang dikenal sebagai tokoh media sosial setelah Direktur Jenderal Badan Pendapatan Dalam Negeri.

Menteri lainnya antara lain Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koordinator Bidang Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Saya menghubungi Kementerian Keuangan. Tapi tidak ada lagi yang perlu dijelaskan. Dirjen Departemen Pajak dikabarkan akan segera memberikan informasi terkait dugaan kebocoran data tersebut.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.