Bisnis.com, Jakarta – Komisi VI DPR RI menyampaikan keprihatinannya terhadap keadaan dana pensiun badan usaha milik negara (BUMN). 

Wakil Ketua Komisi VI Ariya Bima menyoroti permasalahan serius dalam pengelolaan Dana Pensiun BUMN. Situasi PT Taspen misalnya, saat ini sedang pergantian direksi. Ia berharap perubahan ini segera diperbaiki dan permasalahan yang ada, terutama aspek investasi yang tidak sejalan dengan prinsip kehati-hatian, dapat teratasi.

Selain itu, Arya mengatakan, informasi yang diterima Komisi VI DPR RI menunjukkan rencana pengelolaan dana pensiun di banyak BUMN tidak relevan dan tidak transparan. Manajemen yang tidak kompeten semakin memperburuk situasi ini. 

Dia mengatakan berdasarkan catatan Kementerian BUMN yang disampaikan ke DPR, 22 dari 48 dana pensiun BUMN memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 100%.

Total yang dibutuhkan untuk menyelamatkan dana pensiun BUMN bermasalah ini mencapai sekitar Rp 12-13 triliun. 

Dari audit terlihat hasil investasi banyak dana pensiun negara kurang dari 6%, bahkan ada yang kurang dari 4%, jauh di bawah tingkat kinerja obligasi pemerintah (SBN). Misalnya saja Dana Pensiun Pelindo yang hanya mencatat imbal hasil sebesar 1,9%.

Audit Badan Pengawasan dan Pengembangan Keuangan (BPKP) terhadap 7 dana pensiun BUMN seperti PTPN I, RNI dan Kimia Farma telah diserahkan ke Kementerian BUMN. Hasil audit menunjukkan pola investasi yang salah dan tersembunyi, seperti kasus Antam, sehingga menyulitkan pengawasan internal dan eksternal.

“Bentuk-bentuk seperti [kasus] PT Antam selama ini terlihat dengan investasi abal-abal dan terselubung sehingga sulit diawasi secara internal dan eksternal,” ujarnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel