Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi (PT) Indonesia atau Angka Partisipasi Kasar kategori perguruan tinggi (perguruan tinggi) masih rendah yakni sebesar 31,45%. hingga saat ini. 2023. Dampak mahalnya biaya kuliah tunggal (UKT)?

Menurut Bank Dunia, angka tersebut merupakan rasio total partisipasi, tanpa memandang usia, terhadap jumlah penduduk pada kelompok umur yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang ditetapkan secara resmi.

Artinya pada tahun 2023, hanya 31,45% penduduk Indonesia dari total penduduk usia perguruan tinggi yang dapat mengakses pendidikan tinggi. 

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga menyoroti rendahnya akses anak Indonesia terhadap pendidikan tinggi, padahal anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% APBN. 

Faktanya, anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun pada tahun 2024 masih belum bisa menyelesaikan permasalahan tersebut. 

“Salah satu tantangan di bidang pendidikan adalah rendahnya akses terhadap pendidikan tinggi, hal ini terlihat dari Angka Partisipasi Kasar (GPR) Perguruan Tinggi yang relatif rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan Asean,” tulis KEM. – Dokumen PPKF 2025, dikutip Minggu (26/5/2024).   

Berdasarkan data Bank Dunia, tercatat Indonesia memiliki angka PT APK yang lebih tinggi dibandingkan BPS, yaitu mencapai 43% pada tahun 2022. 

Namun angka tersebut masih kalah dibandingkan Singapura dan Thailand, dua negara dengan partisipasi universitas tertinggi. 

APK PT yang kuliah di Singapura mencapai 97% pada tahun 2021. Di Thailand, angka ini mencapai 49%. 

Hanya sedikit negara yang angkanya mencapai 100%; Australia, Finlandia, Yunani, Hong Kong dan Cina. 

Kementerian Keuangan juga berupaya meningkatkan PT APK dengan memperluas Kartu Indonesia Pintar Universitas (KIP) untuk membantu biaya pendidikan universitas bagi anak-anak Indonesia. Sebanyak 605.400 siswa menerima program KIP Kuliah pada APBN 2024. 

Lembaga yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati ini juga telah memulai studi opsi skema pinjaman pengganti untuk mengurangi angka putus sekolah. 

“Untuk meningkatkan APK PT dapat dilakukan melalui kebijakan perluasan KIP Pelajaran dan validasi beasiswa melalui optimalisasi dana yayasan pendidikan,” tulisnya. 

Seperti diketahui, selain beasiswa yang diberikan untuk akses pendidikan tinggi, ada biaya pendidikan yaitu UKT yang umumnya harus dikeluarkan masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi. 

Data BPS juga menunjukkan, berdasarkan kuintil pembelanjaan, PT GER terbesar berasal dari kuintil 5 atau kelompok mampu dengan cakupan mencapai 52,66 persen.  

Sejalan dengan tingkat pengeluaran, hanya 17,51% penduduk kuartil 1 (masyarakat miskin) yang mengikuti kelas. Sedangkan pada tahun 2023, pada kuintil 2, 3, dan 4 masing-masing sebesar 22,84%, 26,95%, dan 33,62%. 

Ngomong-ngomong, persoalan UKT yang mahal belakangan ini menjadi perbincangan kontroversial karena konon mencapai 500%. Komisi DPR

DPR meminta Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim merevisi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2011. 2/2024 khusus tentang biaya tambahan tertinggi.  PT di Asean Menurut APK Bank Dunia 

Ketik: *data BPS

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel