Bisnis.com, Jakarta – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimiljono menceritakan pengalamannya selama 10 tahun di bidang pembangunan infrastruktur pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menteri PUPR Basuki mengatakan, tidak ada kendala besar dalam pembangunan infrastruktur, pembiayaan, dan lain-lain dalam 10 tahun terakhir. Sebab program tersebut sudah menjadi prioritas pemerintahan Presiden Jokowi.

Bahkan, dia mengaku tidak pernah meminta dana untuk pembangunan infrastruktur.

“Seperti yang selalu saya sampaikan, saya tidak akan pernah meminta uang [untuk infrastruktur] karena Presiden akan meminta langsung kepada Menteri Keuangan yang memerintahkannya,” kata Basuki, Jumat (4/10/2024) di Kementerian PUPR.

Selain itu, Basuki mengatakan Kementerian telah menerima beberapa perintah langsung dari Presiden untuk melaksanakan sejumlah program. Misalnya, program perbaikan jalan daerah yang diatur dalam Petunjuk Jalan Daerah (RDD) Presiden.

Ia mengatakan, “Sebenarnya renovasi sekolah juga akan dilimpahkan ke PU pada tahun 2025, dengan total biaya 20 triliun yuan. Jadi, bagi saya, masalah pembiayaan APBN [infrastruktur] tidak akan menghalangi pembangunan infrastruktur 10 tahun yang lalu. Dia berkata.

Ia pun menjelaskan alasan di balik terburu-burunya pemerintahan Jokowi membangun proyek infrastruktur. Menurutnya, hal itu dilakukan untuk mengejar ketertinggalan.

“Jadi yang kita lakukan 10 tahun terakhir ini hanya memenuhi kebutuhan infrastruktur saja,” jelas Basuki.

Selain itu, ia mencatat pembangunan infrastruktur ke depan masih membutuhkan investasi dari BUMN dan swasta.

Ia menambahkan, kerja sama antara pemerintah, swasta, dan BUMN diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di beberapa daerah.

Meski banyak proyek infrastruktur yang berhasil dibangun, ujarnya. Namun pencapaian tersebut masih jauh dibandingkan negara lain.

Basuki mencontohkan, Indonesia saat ini punya 61 bendungan, tapi Korea dan China punya lebih banyak. Ia mengatakan, terdapat 19.000 bendungan di Korea Selatan dan 98.000 di Tiongkok.

“Masih banyak pagar yang perlu dibangun,” tambahnya. “Sekarang sepertinya kita sedang membangun 61 [penghalang], tapi itu belum seberapa dibandingkan dengan negara lain.”

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA channel