Bisnis.com, JAKARTA – Pusat Kajian Ekonomi dan Hukum (Celios) menilai proyek induk pembangunan Ibu Kota Negara Indonesia (IKN) yang dilakukan Presiden Joko Widodo atau Jokowi gagal. 

Dalam penelitian Celios terdapat tiga skenario pengembangan IKN yaitu optimis, moderat, dan gagal. 

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar melihat situasi saat ini, perkembangan IKN gagal karena kecilnya modal dan sedikitnya kepercayaan investor. 

“Jadi kalau kita lihat keadaan saat ini, kita sudah dalam keadaan gagal dari segi makroekonomi, dari segi teknologi informasi juga kurang memadai. Kemudian dari segi inovasi juga sama, termasuk ketidakmampuan dalam mengelola. risikonya,” ujarnya. ujarnya dalam General Discussion Celios, Kamis (12/9/2024). 

Media menyebut kegagalan IKN juga dilihat dari keterlibatan pemangku kepentingan dan investor. 

Selain itu, kurangnya dukungan dari sektor non-pemerintah seperti masyarakat adat, masyarakat sipil, dan akademisi. 

“Meski situasi saat ini tidak berubah, beban pertama tentu ada pada pemerintahan Prabowo. Saya juga belum tahu sampai saat ini bagaimana cara Prabowo mengatasi IKN,” ujarnya. 

Media melihat pilihan menyakitkan yang diambil Prabowo untuk terus mengembangkan IKN dengan harus terlilit utang lagi, sama seperti Jokowi. 

Pada akhirnya, utang tersebut hanya akan menambah beban APBN yang sudah menghadapi beban utang yang mencapai puncaknya hingga tahun 2027. 

“Maka tentu dampak jangka panjangnya akan sangat besar. Dan ini yang mungkin perlu kita ingatkan kepada pemerintah ke depan,” kata Media. IKN tidak boleh membebani perekonomian

Dalam acara yang sama, Peneliti Celios Achmad Hanif Imaduddin mengatakan, pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh putra sulung Prabowo dan Jokowi ini perlu memikirkan mekanisme pembiayaan IKN agar tidak melemahkan sistem perekonomian Indonesia.

“IKN terancam gagal jika pemerintah tidak bisa mengharapkan hal-hal yang membahayakan dari IKN. Seperti teknologi tidak berkembang pesat, tidak berhasil menyeimbangkan perekonomian, atau jika terus berlanjut maka IKN tidak membawa manfaat bagi negara,” ujarnya. tertekan 

Melihat berbagai kondisi Celios, Hanif menilai kesuksesan IKN hanya bisa terwujud bila kondisi makro ekonomi negara mendukung. Mulai dari stabilitas ekonomi, inflasi yang rendah, hingga akses permodalan dan kepercayaan investor yang lebih besar.

Sejauh ini, dari lima kondisi lingkungan Celios yang berbeda, kondisi kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan harapan bagi perkembangan IKN.

Pada saat yang sama, kondisi makroekonomi, teknologi informasi, teknologi dan inovasi, serta keterlibatan investor dan pemangku kepentingan masih mengalami kegagalan.

Sedangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2025, pemerintah mengalokasikan Rp4,13 triliun di Kementerian PUPR untuk pengembangan IKN.

Baru-baru ini dalam rapat kerja kemarin, Rabu (11/9/2024), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengungkapkan, tambahan anggaran tersebut salah satunya untuk mendukung pengembangan IKN, khususnya pengembangan Kawasan Primer Pemerintah (KIPP) sebesar Rp 9,11 triliun.

Sebab, anggaran pembangunan IKN Kementerian PUPR tahun depan mencapai Rp13,24 triliun. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel