Bisnis.com, JAKARTA – Perum Bulog menargetkan penjualan beras dalam negeri pada tahun ini mencapai lebih dari satu juta ton.

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan harga beras yang dikuasai Bulog saat ini adalah 1,7 juta. Sejauh ini, sebanyak 688.877 beras penerimaan dalam negeri pada Januari hingga awal Juni 2024. 

Pembelian dalam negeri hingga minggu lalu sebanyak 688.877 ton beras atau sekitar 110% dari target panen tahun 2024, kata Bayu dalam rapat gabungan dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta, Senin (10/6/2024). .

Bayu juga ingin pembelian beras dalam negeri bisa melebihi 1 juta ton pada akhir tahun ini, seperti yang terjadi pada tahun 2023 dan seterusnya pada tahun 2022.

Dalam pemaparannya, konsumsi beras Bulog dalam negeri pada tahun 2023 tercatat sebesar 1,06 juta ton, sedangkan pada tahun 2022 konsumsi beras dalam negeri hanya sebesar 994.651 ton. Selain itu, pada tahun 2021 konsumsi beras daerah mencapai 1,21 juta ton, dan pada tahun 2020 mencapai 1,25 juta ton.

Namun, Bayu mengakui konsumsi beras dalam negeri pada tahun ini akan lebih sulit karena produksi diperkirakan menurun.

Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan akan terjadi kekurangan beras sebanyak 2,6 juta ton selama Januari – Juli 2024. Sebaliknya, Beras Modern kekinian. blog. Pabrik penggilingan (MRMP) juga kurang bagus.

“MRMP berjalan 83% dari kapasitas penuh. Masih ada beberapa kendala teknis yang perlu kami selesaikan,” ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka meminta agar BKP perlu menguasai pasar beras lokal Bulugu. Menurut dia, Bulog juga harus memfasilitasi penyerapan beras lokal untuk tujuan komersial.

“Saya minta Bulog jangan hanya beli CBP saja, tapi juga beli beras komersil, tidak harus selalu 90% CBP, hanya 10% beras komersil, coba beri keseimbangan agar Bulog bisa menjadi pemain utama,” kata Suhardi di waktu yang sama. .

Suhardi menjelaskan, hingga saat ini sebagian besar beras yang dijual dikuasai swasta. Akibatnya, pemerintah sulit mengendalikan kenaikan harga beras. Di sisi lain, menurut Suhardi, penyaluran beras CBP hanya terfokus pada daerah berpendapatan rendah.

“Karena yang mengkonsumsi [beras] CBP hanya masyarakat miskin, kelas menengah dan atas adalah [beras] kelas pengusaha yang banyak menyumbang inflasi, maka Bulog harus bekerja lebih keras,” jelasnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan Channel WA