Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sujatmiko mengatakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau UMKM menjadi salah satu jembatan untuk mencapai nihil kemiskinan di Indonesia, salah satunya melalui kontribusi. untuk program makan bergizi gratis.

Bukan hanya UMKM saja, tapi harus dimulai dari tingkat produksi atau Industri Kecil Menengah (SKM). Namun hal ini bukanlah hal yang baru, pada masa pemerintahan Jokowi, UKM didorong untuk mendistribusikan pembangunan industri di nusantara dan merata.

Budiman mengatakan, di pemerintahan ini, Prabowo mengarahkan mereka untuk bekerja secara gotong royong, bahkan dalam skala IKM dan UMKM, untuk membentuk jaringan usaha atau kelompok yang lebih besar. 

“Ciptakan masyarakat agraris dengan gotong royong, kalau bicara usaha pertanian kecil, maka [IKN dan UMKM yang penjualnya besar] berkelompok,” ujarnya di Forum Bisnis Indonesia, Senin (4/11/2024).

Misalnya, UMKM dan UMKM yang berdiri sendiri tidak bisa mendukung Program Makan Bergizi Gratis yang diusung Prabowo.

Sedangkan jika pemerintah membiarkan program tersebut diisi oleh pedagang besar, maka hal tersebut bertentangan dengan tujuan program Prabowo-Gibran yang menginginkan MBG merangsang permintaan UKM dan UMKM.

Untuk itu, UKM harus berkolaborasi dengan UKM lain untuk menyediakan bekal untuk melaksanakan program MBG.

Apalagi, jika MBG sudah beroperasi penuh, maka akan ada anggaran sebesar Rp460 triliun yang beredar setiap tahunnya. Harapannya, anggaran ini masuk ke kantong para UMKM dan UMKM sehingga meningkatkan pendapatan mereka dan pada akhirnya membantu mereka keluar dari garis kemiskinan. 

“Saya sampaikan kepada Kepala Badan Gizi Nasional [Dadan Hindayana] bahwa harus ada kontribusi masyarakat miskin dalam produksi beras, kangkung, produksi telur, daging untuk memberi makan 82 juta orang [dalam program makan bergizi gratis],” kata dia.

Misalnya, beras yang dihasilkan harus berasal dari masyarakat miskin yang sudah naik level dan kini memproduksi beras Raskin. Jika UKM dan UMKM tidak kita dorong, maka kemiskinan hanya akan terus menjadi masalah yang tidak terselesaikan.

Budiman juga mendorong setiap kementerian/lembaga (K/L) memiliki program pengentasan kemiskinan masing-masing yang ditunjukkan melalui KPI. Baik kementerian yang mengatur investasi, perdagangan, industri, komunikasi dan digital, serta kementerian luar negeri harus ikut serta dalam angka kemiskinan. 

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Reni Yanita mengatakan, sudah menjadi tugas pemerintah untuk meningkatkan kontribusi UKM di tingkat nasional, yakni sebagai penopang industri besar yang ada. 

“Restoran hotelnya ada, kita ingin UKM yang mensuplainya. UKM yang jadi supply chainnya,” tuturnya.

Pasalnya, saat ini hanya UKM di bidang otomotif yang memberikan dampak nyata dan menjadi supply chain bagi industri otomotif. Harapannya, seiring dengan membaiknya rantai pasok UKM bagi industri, akan mengangkat perekonomian masyarakat dan mengeluarkan mereka dari kemiskinan.

Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin dengan indikator pendapatan per kapita Rp500.000 per bulan akan berjumlah 25,42 juta jiwa dari total penduduk sebanyak 281,6 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin terbesar berada di perdesaan yaitu mencapai 13,58 juta jiwa.

Secara spasial, jumlah penduduk miskin perkotaan terbanyak terdapat di Jawa Barat yang mencapai 2,92 juta jiwa. Jumlah penduduk miskin di perdesaan terbesar terdapat di Jawa Timur yang mencapai 1,86 juta jiwa. 

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel