Bisnis.com, JAKARTA – Pakar keamanan siber memperingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam memberikan gambar kunci Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) kepada kelompok peretas Brain Cipher. 

Ketua Forum Keamanan Siber Indonesia Ardi Sutedja mengatakan pemerintah perlu memahami sisi psikologis kelompok peretas.

“Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Kita perlu mengetahui seperti apa psikologi kriminal itu. Dihubungi Bisnis, Kamis (7/4/2024), Ardi mengatakan, “Yang menyerang [Brain Password] ada niat baik, ada alasan di baliknya yang tidak kami ketahui.”

Namun, Ardi mengatakan pemerintah harus tetap memprioritaskan pemulihan pelayanan publik, pemeriksaan data dan sistem yang bersih dan steril.

Ardi mengatakan, dengan dimulainya proses rekonstruksi data, ia berharap bisa membuka seluruh data di sistem PDNS 2 yang terenkripsi setelah memberikan kunci dekripsi. Oleh karena itu, lanjutnya, pemulihan data memakan waktu lama karena sistem PDNS 2 down pada Kamis (20/06/2024).

“Karena membutuhkan sumber daya manusia yang banyak, belum lagi tim forensik untuk memastikan tidak ada jejak ransomware, harus mengecek perangkat yang digunakan, semua harus bersih dan steril,” jelasnya.

Ardi juga berharap kunci dekripsi gratis yang diberikan Brain Cipher tidak dibocorkan oleh ransomware lain. “Mudah-mudahan tidak ada [ransomware leaker], karena menurut saya mereka cukup canggih karena bisa mengakses fasilitas data center [PDNS 2],” ujarnya.

Meski demikian, Ardi menilai kejadian peretasan PDNS 2 tidak ada kaitannya dengan langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang saat ini tengah berupaya keras memberantas perjudian online.

Seperti diketahui, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Pemberantasan Judi Online (Satgas Judi Online). Langkah pertama yang dilakukan Satgas Judi Online adalah memutus akses jalur komunikasi internet yang diduga digunakan untuk perjudian online di Kamboja dan Davao, Filipina.

Dalam surat keputusan B-1678/M.KOMINFO/PI.02.02/06/2024 tentang penghentian sementara akses internet online yang diumumkan pada tanggal 21 Juni 2024, surat ini diperuntukkan bagi penyelenggara jasa gerbang akses Internet atau penyelenggara jasa telekomunikasi akses jaringan. Titik (tidur siang).

Sebelumnya, Direktur Pengendalian Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh Arifiyadi mengatakan, penangguhan akses internet kedua negara tersebut karena Kamboja dan Filipina merupakan pusat aktivitas online. rumah perjudian.

“Mengapa Kamboja dan Filipina dipilih? “Sesuai hasil penelitian dan laporan yang kami kumpulkan, karena sebagian besar rumah judi online beroperasi di wilayah Kamboja dan Davao Filipina,” kata Teguh dalam agenda Ngopi Bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika di Jakarta pada Selasa. Jumat. (28/06/2024). 

Teguh mengatakan, pada 25 Juni 2024, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (Menkominfo) memerintahkan penutupan jalur koneksi Internet ke Kamboja dan Filipina.

Terkait penghentian akses internet, Teguh mengatakan Kementerian Komunikasi dan Informatika juga telah mengirimkan surat kepada kementerian/lembaga untuk memastikan keberlangsungan hubungan internasional.

Kementerian Komunikasi dan Informatika Teguh mengatakan, jika Kementerian/Organisasi meyakini pemutusan Internet ini mengganggu komunikasi eksternal, maka akan melakukan penyaringan konten atau whitelisting alamat Internet Protocol (IP) yang diblokir.

“Tetapi syaratnya [Kementerian/Organisasi] memberitahu kami, [kemudian] kami akan memasukkan mereka ke dalam daftar putih,” katanya.

Ia mengatakan, pemutusan akses internet di Kamboja dan Filipina juga bisa menjadi kekhawatiran pemerintah setempat, karena mungkin tidak memfasilitasi pembuatan atau pengelolaan game online dari negara tetangga, termasuk Indonesia.

“Ini hanyalah salah satu bagian dari upaya kecil. Kami tidak mengatakan ini akan menjadi solusi. “Jadi kalau ditanya efektif, kita belum bisa lihat karena baru,” ujarnya.

Pasalnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika menilai gangguan akses internet masih menjadi celah bagi para pemain online untuk berpindah lokasi atau mengubah alamat IP aslinya. Meski demikian, Teguh mengakui Kementerian Komunikasi dan Informatika memperkirakan ada beberapa kesenjangan.

“Kalau semua di atas masih belum terselesaikan, masih ada pemesan dan masih banyak operator, [judi online] tidak akan pernah ada habisnya. Bahkan sampai kiamat pun [judi online] tidak akan ada habisnya. Kita mau disalahkan. ke dia setiap hari ya biasa saja,” tutupnya.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel