Bisnis.com, Jakarta – Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati menyerukan insentif harga gas khusus untuk mendukung kelangsungan proyek jaringan gas perumahan (Jirgas) di tengah tidak adanya pendanaan APBN untuk program infrastruktur.
Nicke mengatakan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) atau PGN masih menggunakan konsep harga gas pasar untuk membuat ratusan sambungan perumahan baru pada tahun ini.
Padahal, pada tahun lalu, pemerintah berjanji memberikan harga khusus gas hulu di level 4,72 per mmBtu untuk proyek pipa gas bumi.
Niki mengatakan kepada media, perlu dukungan pemerintah agar pembangunan jaringan gas ini layak secara ekonomi, namun saat ini bukan karena harga gas bukan harga khusus, melainkan sama dengan harga gas normal itu. Pertemuan Pemimpin Redaksi di Bali, Sabtu (22/6/2024).
Padahal, kata Niki, pemerintah belakangan ini fokus mengurangi beban impor yang cukup besar dengan menyediakan gas alam cair (LPG) sebanyak 3 kilogram (kg) per tahun.
“Lebih dari 50 persen elpiji masih bersubsidi, harganya jauh dari nilai keekonomian,” kata Nick.
Seperti diberitakan, PGN menganggarkan belanja modal (Capex) sebesar US$27 juta atau Rp441,45 miliar (dengan asumsi kurs ADR 16.350 per dolar AS) untuk membangun jalur gas dalam negeri pada tahun ini.
Badan usaha milik negara itu menargetkan tersambungnya 117.701 sambungan rumah pada akhir tahun 2024.
Selain itu, hingga kuartal I-2024, anggaran yang terserap mencapai USD 2,4 juta untuk program infrastruktur gas bumi.
Sementara PGN mengelola 820.000 sambungan pipa gas per triwulan I/2024. Rinciannya, sebanyak 584.000 sambungan dilakukan pada sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan sisanya menggunakan dana PGN.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan target pembangunan jaringan gas domestik sebanyak 2,5 juta sambungan pada tahun ini meleset.
“Kalau targetnya 2,5 juta sambungan pada 2025, maka masih work, kita belum mencapai angka itu,” kata Direktur Perencanaan dan Pengembangan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Lloyd Solomon. Saat dikonfirmasi. Rabu (19/6/2024).
Lad mengatakan, pihaknya saat ini sedang mempercepat tender pembangunan pipa gas bumi melalui Program Kerjasama Pemerintah-Bisnis (KPBU).
Bulan depan akan dibuka lelang dengan target 280.000 sambungan untuk wilayah Kota Batam. Sedangkan pembangunannya diharapkan selesai pada April 2025.
Laud menambahkan, kementeriannya telah mengembangkan serangkaian paket insentif dan jaminan investasi untuk merangsang minat pelaku usaha swasta untuk berpartisipasi dalam proyek infrastruktur gas bumi.
“Ada margin dan perlindungan peraturan, yang membantu badan usaha mengurangi risiko keuangan mereka. Ini sudah merupakan proyek berskala besar dengan lebih dari 100.000 sambungan,” kata Laud.
Revisi Perpres 6 Tahun 2019 akan mencakup beberapa paket insentif penyediaan dan distribusi gas bumi melalui jaringan transmisi dan/atau distribusi gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil.
Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel