Bisnis.com, Jakarta – Ketua Umum Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) Edi Suyanto menjawab pertanyaan soal besaran bea masuk antidumping (BMAD) atas impor produk ubin keramik yang dipungut Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yaitu sekitar 45% hingga 50%.

Menurut Edy, besaran BMAD masih jauh di bawah ekspektasi Asaki. Sementara itu, Asaki sebelumnya mendukung usulan BMAD yang diajukan Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk produk ubin keramik impor asal China berkisar antara 100% hingga 199,9%.

“Dari segi angka, menurut kami masih di bawah harapan dan ekspektasi kami,” kata Bisnis Indonesia yang digelar di Wisma Bisnis Indonesia Jakarta pada Jumat, 8 September 2024.・Bpk. dikatakan:

Kendati demikian, Edy sangat mengapresiasi Kementerian Perdagangan (Kemdag) yang berupaya memperkenalkan BMAD untuk melindungi industri ubin keramik dalam negeri.

Namun, diakuinya, ukuran BMAD harus cukup besar untuk menghalangi impor produk ubin keramik dari China. Pasalnya, dari segi harga, produk ubin keramik impor dari China jauh lebih murah dibandingkan harga pokok produksi (HPP) lokal. .

“Harga impornya 2,3 USD [per meter], sedangkan biaya produksi kami antara 4,5 dan 5 USD [per meter persegi], jadi perhitungan matematis memperjelas seberapa tinggi tarifnya,” ujarnya.

Edy menjelaskan, entitas tersebut berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan KADI terhadap BMAD produk ubin keramik impor. Itu karena penyelidikan anti-dumping cenderung komprehensif dan memakan waktu, katanya.

Menurut dia, Asagi pertama kali mengajukan permohonan antidumping ke KADI pada Desember 2022, setelah itu KADI melakukan penyelidikan pada Maret 2023 setelah mengumpulkan data dan bukti.

Sementara itu, penyelidikan berlanjut hingga Juli 2024 dan menemukan bukti adanya dumping produk ubin keramik asal China. .

Laporan KADI menunjukkan kadar BMAD berkisar antara 100% hingga 199,9%. Menurut Edy, besaran BMAD dihitung secara tepat oleh KADI dengan menggunakan berbagai data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan oleh World Trade Organization (WTO).

“(Penyelidikan) ini memakan waktu setahun lebih, sampai Juli 2024. Jadi saya katakan kita perlu percaya pada KADI. Bahkan terbukti dumping,” kata Ta.

Berdasarkan data Bisnis.com, Rabu (8 Juli 2024), Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengumumkan Kementerian Perdagangan melalui Komisi Antidumping Indonesia (KADI) menyampaikan hasil perhitungan BMAD Indonesia jumlah telah selesai. Produk ubin keramik. Menurut dia, rata-rata BMAD yang ditetapkan untuk ubin keramik berkisar antara 45% hingga 50%. .

“Keramiknya kita dapat dan sudah jadi. Rata-rata 45% sampai 50%,” kata Zuhas, Selasa (6/8/2024).

Sebelumnya, Ketua Komisi Anti Dumping Indonesia (KADI) Danang Prasuta Danial mengatakan, ada 11 kode HS untuk produk ubin keramik yang tercakup dalam BMAD. Di masa mendatang, kadar BMAD tidak lagi ditetapkan secara merata di seluruh 11 kode HS untuk produk ubin keramik.

“BMAD tidak menyasar negara masing-masing, melainkan produsen atau eksportir di negara asal,” ujarnya. .

Danan juga menjelaskan, sejumlah parameter digunakan untuk mengetahui besaran BMAD pada setiap produsen yang terbukti melakukan dumping. Hal ini mencakup kerugian industri yang terjadi, perbedaan harga jual antar negara dan hubungan perbedaan harga jual dengan kerugian industri.

“Besarnya BMAD tergantung hasil penelitian, tapi ada banyak variabel sebelum menentukan persentasenya,” jelasnya.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel