Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Keramik Indonesia (Asaki) menilai bea masuk anti dumping (BMAD) yang dikenakan perusahaan China terhadap keramik dapat mendorong investasi dan memperluas kapasitas produksi.

Penerapan BMAD Keramik telah dikukuhkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) no. UU Nomor 70 Tahun 2024 yang akan mulai berlaku pada 28 Oktober 2024 untuk lima tahun ke depan.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan kehadiran BMAD bisa menjadi awal kebangkitan industri keramik tanah air yang selama 10 tahun terakhir mengalami tekanan akibat praktik sampah.

“Industri keramik telah rusak parah akibat praktik dumping selama 10 tahun terakhir sehingga mengakibatkan beberapa pabrik berhenti berproduksi dan tingkat penggunaan produksi dalam negeri menurun,” kata Eddy dalam siaran pers, Kamis (17/10/). 2024).

Tingkat kapasitas layanan nasional terus mengalami tren penurunan, dari 69% pada tahun 2023 dan 75% pada tahun 2022 menjadi 63% pada semester pertama tahun 2024.

Keberadaan BMAD diyakini dapat membawa tingkat utilisasi produksi keramik nasional sebesar 67-68% pada akhir tahun 2024.

“Kami menargetkan tingkat pemanfaatan produksi nasional sebesar 80 persen pada tahun 2025 dan 90 persen pada tahun 2026,” ujarnya.

FYI, besaran resmi BMAD dipatok sekitar 14%-94%. Meski masih di bawah ekspektasi produsen dalam negeri, tarifnya serupa dengan negara lain seperti Meksiko dan Amerika Serikat yang besarannya di atas 100 persen.

Namun, Indonesia saat ini merupakan produsen keramik terbesar ke-4 di dunia dengan kapasitas terpasang tahunan sebesar 675 juta meter kubik. Letaknya berada di bawah China, India, dan Brazil.

Namun dari segi kapasitas produksi aktual, Indonesia tertinggal dan menduduki peringkat ke-8 dunia. Partai tersebut menargetkan masuk 5 besar negara produsen keramik dunia pada tahun 2025.

Peluang ekspansi terlihat jelas dimana konsumsi keramik per kapita di Indonesia masih di bawah rata-rata dunia sebesar 2,5 meter per kapita, ujarnya.

Sementara rata-rata konsumsi keramik per kapita di Malaysia dan Thailand di atas 3 meter, bahkan di Vietnam dan China di atas 5 meter per kapita.

Ia pun meyakini salah satu hal yang bisa mendorong pembelian keramik lokal adalah rencana pemerintahan baru Presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan membangun rumah bagi 3 juta orang per tahun.

“Hal ini tentunya membutuhkan produk bahan bangunan seperti ubin keramik, genteng keramik, dan pipa ledeng,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kehadiran dan dukungan pemerintahan Presiden Jokowi yang berupaya melindungi industri keramik nasional melalui BMAD dan melanjutkan penerapan SNI Wajib melalui Permenperin 36/2024.

Ke depan, produsen keramik berharap tindakan pengamanan bea masuk (BMTP) atau perluasan tindakan pengamanan dapat dilaksanakan pada bulan November, sehingga mendukung tarif bea masuk BMAD yang dinilai belum optimal.

Keberadaan BMAD, kebijakan wajib SNI, dan BMTP diyakini akan menarik investasi baru baik investor dalam maupun luar negeri, khususnya investor Tiongkok, jelasnya.

Ia menyambut baik kehadiran pemain baru yang akan menanamkan modalnya di Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Mari bersaing secara sehat, mari bersaing dalam efisiensi dan inovasi. Saya yakin kami pemain lokal juga tidak kalah kompetitifnya, tutupnya. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan saluran WA