Bisnis.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berupaya meningkatkan kualitas data dua lapangan migas di wilayah kerja Warm Basin, Akimeugah I dan Akimeugah II (WK).

Mayjen Dadan Kusdiana, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia mengatakan, kementeriannya telah meminta Badan Geologi untuk memetakan potensi yang ada di kedua lapangan migas tersebut.

“Kami akan berupaya meningkatkan kualitas data untuk WARM,” kata Dadan saat bertemu dengan Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Selain itu, kata Dadan, kementeriannya juga tengah mengkaji beberapa kemungkinan yang menyebabkan minimnya minat lelang dua blok migas pada awal tahun ini.

“Kami sedang mempelajari di sana apakah keamanannya atau datanya tidak lengkap. Jadi tidak ada ide,” ujarnya.

Blok hasil Variam Basin Breakaway ini sudah dilelang pada lelang tahap kedua dan ketiga tahun lalu, namun masih ada dua blok yang belum terjual.

Sedangkan Cekungan Hangat diperkirakan memiliki cadangan sebesar 25,968 juta barel (MMBO) dan 42,27 triliun kaki kubik (Tcf), sedangkan beberapa wilayah berbatasan dengan Taman Nasional Lawrence, Papua.

Akimeugah I memiliki luas konsesi 10.791,21 kilometer persegi dan Akimeugah II memiliki luas 12.987,68 kilometer persegi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) memperkirakan Indonesia belum cukup kompetitif untuk investasi hulu migas. Jika dibandingkan dengan banyak negara di Asia   

Ketua IPA dan Ketua Petronas Carigali Indonesia Yuzaini Md Yusuf mengatakan banyak negara telah melakukan reformasi keuangan dan mempermudah investasi dibandingkan Indonesia dalam lima tahun terakhir.

Meski demikian, Uzini tidak memungkiri bahwa pemerintah telah melakukan perubahan radikal dalam beberapa waktu terakhir untuk memfasilitasi dan mendorong investasi migas di negara-negara hulu.

“Indonesia saat ini hanya menempati peringkat ke-4 di Asia dalam hal indeks daya tarik investasi. Negara-negara seperti Bangladesh, Vietnam, Thailand, dan Vietnam sedang berkembang pesat,” kata Yuzeni pada diskusi panel ’48th IPA Convex’ di BSD Tangerang, Selasa. 14). (5/2024)

Uzini mengatakan, pemerintah harus kembali menggandeng Kontraktor Perjanjian Kerja Sama (KKKS) untuk meningkatkan tingkat persaingan dengan insentif keuangan dan fasilitasi investasi yang lebih menarik.

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.