Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Penanaman Modal/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan perkiraan investasi pada 2025 yang berkisar Rp1.868,2 triliun hingga Rp1.905,6 triliun mampu mendongkrak pertumbuhan hingga 5,6% pada tahun depan. 

Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan target pemerintahan pertama Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming sebesar 5,2%. 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Rozan Ruslani mengatakan pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terutama telah menyusun Rencana Kinerja Pemerintah (RKP) tahun 2025. 

Dalam dokumen tersebut, pemerintah merencanakan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 6,6% pada tahun 2029. 

“Pada tahun 2025, target investasi yang tercantum dalam RKP adalah sebesar Rp1.905,6 triliun, kemudian setiap tahunnya akan ditingkatkan secara bertahap, sehingga pada tahun 2029 diperkirakan angkanya akan mencapai Rp2.793,3 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI. Selasa (03/09/2024). 

Dalam pemaparannya, Rozan menjelaskan perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2026 membutuhkan investasi pada batas atas sebesar Rp 2.133,5 triliun. 

Pemerintah kemudian menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,1% pada tahun 2027, dengan perkiraan realisasi penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) antara Rp2.343,8 triliun hingga Rp2.373,6 triliun. 

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,2% pada tahun 2028 dengan perkiraan realisasi investasi berkisar antara Rp2.600,4 triliun hingga Rp2.649,4 triliun. 

Pada tahun terakhir pemerintahan Prabowo atau 2029, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai 6,6% dengan penjualan PMA dan PMDN berkisar Rp2.741,9 triliun hingga Rp2.793,3 triliun. 

Rosan mengatakan, mencapai tujuan tersebut tidaklah mudah, apalagi anggaran kementeriannya akan dipotong lebih dari 50% pada tahun depan. 

Di sisi lain, terdapat kekhawatiran masih adanya konflik di Timur Tengah, Rusia, dan Ukraina yang akan menghambat implementasi gagasan tersebut. 

Untuk mencapai tujuan di atas, perlu juga fokus pada pengembangan investasi ramah lingkungan, infrastruktur komunikasi, konversi energi, dan daur ulang energi. 

Selain itu, diperlukan pula investasi berkelanjutan dan berkesinambungan dalam bidang ketahanan pangan dan energi. 

Selain itu, perlu juga peningkatan pelayanan perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) dan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik untuk proyek penanaman modal di daerah.

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel.