Bisnis.com, Jakarta – Biaya konstruksi proyek andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ibukota Negara Republik Indonesia (IKN), diperkirakan meningkat. Spot rupee ditutup pada Rp16.450 per dolar AS pada penutupan perdagangan Jumat (21/6/2024).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku akan bertemu dengan kabinet Jokowi besok, Senin (24/6/2024).

Padahal kalau tidak hanya berdampak pada IKN saja, pasti berdampak pada tempat lain. Nanti Senin (24/6/2024) ada rapat kabinet penuh, ujarnya saat ditemui di [Memba” Said Kantor Kementerian PUPR, Jumat (21/6/2024).

Basuki menjelaskan, jika pasar rupee terus terpuruk, maka pemerintah akan memutuskan kekuatan nasional untuk menjaga stabilitas perekonomian.

Sementara itu, Basuki tak memungkiri banyak kontrak yang ditandatangani di IKN akan mengalami pengembangan.

“Kalau sudah ada keputusan nasional, kita bisa memperpanjang perjanjian yang sudah ditandatangani. Dulu epideminya sudah membengkak, begitulah keadaannya,” tutupnya.

Situasi semakin pelik karena pada tahun ini PUPR akan menandatangani 33 kontrak baru senilai Rp 26,53 triliun untuk mendukung pengembangan IKN.

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah melelang 71 proyek lainnya yang proses pembangunannya tercakup dalam Kontrak Multi Tahun (MYC) dengan total nilai Rp 52,64 triliun.

Posisi kebutuhan anggaran IKN berbanding terbalik dengan porsi anggaran infrastruktur yang diterima Kementerian PUPR tahun 2025. Padahal PUPR sebagai kementerian teknis baru mendapat pagu indikatif sebesar Rp75,63 triliun.

Bahkan, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengaku telah mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 212,58 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Soal kenapa anggaran 2025 hanya Rp 75 triliun, informasi dari BAPENS untuk memberi ruang bagi pemerintahan baru, kata Basuki dalam rapat eksekutif dengan Komisi V DPR RI, Kamis (6/6/2024). . .  

Menanggapi hal tersebut, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tawheed Ahmed mengatakan penurunan limit Kementerian PUPR pada tahun 2025 akan berdampak pada pertumbuhan IKN.

Tidak hanya IKN, banyak proyek infrastruktur lainnya yang diperkirakan belum mengalami kemajuan signifikan di tahun 2025. 

“Dengan pengurangan cap, satu-satunya persentase yang tersisa dari proposal, itu adalah kekurangan yang besar. Ini pasti akan berdampak pada IKN dan tidak serta merta mengebom infrastruktur lain, menurut saya. Jadi ya, akan terus berlanjut. tapi itu tidak akan terjadi,” katanya. 

Lihat berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel