Bisnis.com, JAKARTA – Pembicaraan reformasi pendidikan akuntansi kembali mengemuka. Pemerintah dan DPRK sepakat mengeluarkan uang untuk pendidikan agar tidak disalurkan ke belanja pemerintah, tapi ke pendapatan pemerintah yang biayanya lebih rendah.

Pendidikan adalah hak asasi manusia yang penting, bersama dengan hak untuk hidup, berkeluarga dan berkomunikasi. Dalam hukum Indonesia, hak atas pendidikan diatur oleh hukum tertinggi yaitu UUD 1945.

Persyaratan pendidikan tertuang dalam Pasal 31 UUD 1945 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah juga harus membiayai pendidikan dasar.

UUD 1945 juga meminta pemerintah mengupayakan dan menggunakan sistem pendidikan negara yang mengedepankan agama dan keyakinan serta moralitas untuk mencerdaskan kehidupan negara.

Pasal ini juga menyatakan bahwa pemerintah harus mengalokasikan dan memantau pentingnya anggaran pendidikan dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R&E) dan pendapatan dan belanja daerah (R&E).

“Negara mengutamakan anggaran pendidikan, paling sedikit 20% dari pendapatan negara dan pendapatan daerah,” bunyi Pasal 31 Ayat 4 UUD 1945, seperti disampaikan pada Kamis (5/9/2024).

Sri Mulyani Indrawati sudah lebih dari 10 tahun menjabat Menteri Keuangan, khususnya pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, namun masih mempertanyakan penyaluran dana beasiswa modal.

Hingga saat ini, pemerintah menggunakan seluruh belanja negara sebagai acuan dalam menentukan apakah akan membelanjakan 20% anggaran pendidikan. Namun, menurut Sri Mulyani, hal ini membawa perubahan karena total belanja pemerintah bisa banyak berubah, sehingga anggaran pendidikan harus konsisten, yaitu 20% untuk disiplin.

Misalnya saja pada tahun 2022, total belanja pemerintah akan meningkat karena subsidi meningkat pesat dari Rp350 triliun menjadi Rp550 triliun. Oleh karena itu, alokasi dana untuk pendidikan harus ditingkatkan.

“Anggaran [pendidikan] 20 persen dari utang, banyak ketidakpastian dalam utang ini, anggaran pendidikan ditekankan, semakin dikurangi. Saya juga bertanya, anggaran pendidikan sebenarnya berapa?”, katanya. Shri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran Kongo, Rabu (4/9/2024).

Peningkatan alokasi dana untuk pendidikan menghadapi masalah lain: cara terbaik membelanjakan uang. Misalnya, realisasi anggaran pendidikan pada tahun 2023 hanya Rp 513,38 triliun atau 82,6% dari pagu Rp 621,28 triliun.

Secara total, penggunaan pada tahun 2023 hanya sebesar 16,45% dari belanja publik, kurang dari 20% dari kebutuhan belanja. Hal serupa juga terjadi pada tahun 2022, ketika biaya naik, pemerintah tidak bisa menggunakan alokasi “ekstra” untuk pendidikan hanya dalam empat bulan.

Shri Mulyani pun buka suara, yakni perhitungan 20% SPP jangan untuk pengeluaran, tapi untuk pendapatan negara.

“Jadi kita bicarakan, beginilah seharusnya APBN dikelola, sesuai undang-undang, di mana 20% pendapatan kita masuk ke [anggaran] pendidikan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani berpendapat, pemerintah bersama RDK harus melakukan renegosiasi arti anggaran pendidikan, khususnya sumber daya perhitungan 20% lapangan kerja.

“Kami akan mengusulkan agar pendanaan negara ke depan membuat APBN stabil dan dapat diandalkan, tetapi juga memenuhi kebutuhan pembangunan dan kepatuhan terhadap hukum. Ini yang akan kami usulkan dalam Panja [Panitia Kerja DPRK] tentang kebijakan APBN, ujarnya. .

Sementara itu, Ketua Departemen Keuangan (Banggar DPR) Saeed Abdullah dari kelompok PDI-Perjuangan langsung menyetujui permintaan Sri Mulyani.

Jika perlu untuk menentukan anggaran pendidikan dan apa yang diwajibkan oleh undang-undang, maka undang-undang tersebut harus ditinjau ulang.

“Banggar akan bertanggung jawab menulis surat ke DRC untuk dikirim ke Baleg untuk ditinjau kebijakan pendidikannya,” kata Said. Ini bukan ide baru, ini masih menyelesaikan masalah lama

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa mengatakan, saat menjadi anggota RDK, khususnya pada 2007-2008, ada gagasan agar pemerintah membuat kertas yang wajib digunakan untuk pendidikan sebagai bagian 20% pendapatan negara. .

Menurut Suharso, kesepakatan tersebut mendapat penolakan dari banyak pihak, baik dari guru sekolah maupun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Seperti Sri Mulyani, Suharso menganalogikan belanja pemerintah naik turun tergantung situasi. Ia mencontohkan kenaikan suku bunga pada periode tersebut juga meningkatkan alokasi sebesar 20 persen.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​kaki​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ –waktu.

“Sekarang kita [APBN] cenderung tumbuh, tapi keluhan yang besar selalu berarti kekurangan. Jadi kalau kekurangannya 2 persen, sebaiknya 20 persen dari 2 persen itu dialokasikan untuk pendidikan. pendapatan. Itu pendapat saya tahun 2007 dan “sutradaranya Sri Mulyani,” kata Suharso.

Bhima Yudhisthira Adhinegara, direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (Celios), percaya bahwa belanja harus menjadi cara untuk menjamin keberlanjutan anggaran pendidikan dalam jangka panjang. Anggaran pendidikan tidak akan terlalu menderita dalam politik jangka pendek, karena anggaran tersebut “ditutup” oleh undang-undang.

Selain itu, pembelanjaan harus dikaitkan dengan kebijakan yang baik di bidang pendidikan, yang memerlukan dukungan finansial. Semakin besar kapasitas APBN, maka semakin banyak dana pendidikan untuk mendukung kebijakan tersebut.

“Jadi tanggung jawab anggarannya harusnya dana BOS [bantuan sekolah] untuk menaikkan gaji guru, misalnya untuk infrastruktur sekolah. Nah, menurut saya tidak perlu dicampur-adukkan,” kata Beeman kepada Bisnis. . , Rabu (4/9/2024).

Bhima menilai pendanaan pendidikan seringkali tidak tepat sasaran dan korupsi juga terjadi di dunia pendidikan. Namun bukan berarti tidak diperlukan dana pendidikan yang besar, namun harus tetap diawasi efektivitas programnya dan tidak boleh dicampuradukkan oleh pemerintah.

“Mereka bilang, wah, programnya tidak jalan, nanti anggarannya dipotong, jadi tidak perlu bayar utang, nah, sekarang dikurangi, uangnya digunakan untuk apa? masalah,” kata Bhima.

Menurut Bhima, belanja negara yang dikeluarkan untuk belanja negara sudah tepat karena akan menunjukkan kualitas belanja negara dan program bantuan masyarakat.

Bhima khawatir jika dana tersebut dibelanjakan untuk pendapatan pemerintah, maka pendidikan akan terpotong.

Jika dihitung sederhana, anggaran pendidikan untuk kepentingan umum tahun 2024 sebesar Rp 665 triliun. Namun jika digunakan pendapatan negara sebesar Rp2.802,3 triliun maka anggaran pendidikan akan berkisar Rp560,4 triliun.

Defisit APBN berarti penerimaan akan selalu lebih kecil dibandingkan pengeluaran pemerintah. Perubahan biaya kuliah akan mengakibatkan penurunan anggaran.

“[Jika ada perubahan belanja yang harus dilakukan], itu terserah semua pemerintah, kalau punya agenda lain di luar pembangunan manusia, mereka khawatir akan kehilangan pendidikan terus. Dalam beberapa kasus, misalnya. Untuk membantu keuangan yang butuh banyak uang, mereka akan memotong subsidi, dan ya, ini tercipta kok.

Bhima juga menilai dimulainya kembali pembahasan reformasi anggaran pendidikan tidak boleh menjadi keputusan teknokratis melainkan untuk mempersiapkan ruang finansial bagi pemerintahan baru.

“Menurut saya, Anda harus lebih hati-hati karena ini adalah investasi jangka panjang pada sumber daya manusia. Jadi maksud saya, jangan jangka pendek karena belanja publik lebih penting daripada kepentingan jangka panjang. PISA-nya kurang bagus, nilai matematikanya, nilai bahasanya kurang bagus. Belanja riset kita untuk PDB juga sangat rendah,” kata Bhima. Dana pendidikan digunakan untuk mendukung kerja-kerja Prabowo

Sri Mulyani mengumumkan pemerintah telah merevisi sistem belanja kerja/kantor, khususnya mengalokasikan Rp113 triliun untuk program Quick Win Prabowo-Gibran atau janji pemilu dua partai terpilih Presiden-Wakil Presiden.

Perubahan anggaran dilakukan sehingga total belanja pemerintah tetap sebesar Rp3.621,31 triliun, karena rancangan APBN 2025 dan rencana Prabowo bisa dilanjutkan. Salah satu faktor yang mempengaruhi redistribusi adalah pendanaan pendidikan.

“Itu diambil dari biaya non-K/L yang merupakan cadangan lain-lain. APBN berkurang Rp28,39 triliun, anggaran pendidikan berkurang Rp66,85 triliun, anggaran TKD berkurang Rp14,38 triliun. triliun,” kata mereka. Sri Mulyani.

Anggaran pemilu Prabowo-Gibran akan masuk dalam catatan Belanja Pemerintah Pusat (BPP) belanja C/L.

Nilai K/L meningkat dari Rp976,79 (RAPBN 2025) menjadi Rp1.094,66 triliun pada rencana sementara APBN 2025 atau meningkat Rp117,87 triliun.

Sementara kenaikan belanja K/L tidak semuanya digunakan untuk proyek-proyek penting Prabowo. Program Quick Win akan menggunakan Rp113 triliun, sedangkan sisanya Rp4,87 triliun akan digunakan untuk tambahan dana DPR/MPR.

“Kita tambah biayanya ke negara. Kalau DPR MPR kita harapkan lebih banyak anggota dan pimpinannya, makanya kita masukkan,” kata Sri Mulyani.

Secara umum Quick Win menawarkan empat program: Namun jika dihitung dari perangkatnya, ada enam program yang akan digunakan dengan tujuh K/L.

Yang terbesar adalah Pangan Gratis atau Free Food yang dijalankan oleh Badan Pangan Nasional. Penyediaan pangan bagi ibu hamil, ibu menyusui, anak, dan pelajar semua jenjang pendidikan menelan biaya Rp71 triliun. (Nyanyian Iman)

Simak berita dan artikel lainnya di Google News dan WA Channel